JAKARTA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan segera mengadakan puncak aksi Indonesia Gelap bertepatan dengan pelantikan 481 kepala tempat terpilih secara serentak pada Istana Merdeka, Ibukota Indonesia Pusat, Kamis (20/2/2025) atau besok.
Koordinator Pusat BEM SI Herianto membeberkan tuntutan aksi aliansi BEM SI yang tersebut terdapat 13 poin bertajuk Indonesia Gelap. Tuntutan itu pada antaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga juga pemerintah tempat hingga evaluasi total inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG).
13 Tuntutan Mahasiswa Aksi Indonesia Gelap
1. Cabut Proyek Vital Nasional (PSN), wujudkan reformasi agraria sejati.
2. Wujudkan sekolah gratis, ilmiah, serta demokratis.
3. Tolak Revisi UU Minerba.
4. Hapuskan multifungsi ABRI.
5. Sahkan RUU Publik Adat.
6. Cabut Inpres No 1 Tahun 2025.
7. Evaluasi total MBG.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen.
9. Desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset.
10. Tolak RUU TNI, Polri, juga Kejaksaan.
11. Efisiensi Kabinet Merah Putih.
12. Tolak Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib.
13. Reformasi Polri.
Herianto mengaku kecewa akibat pemerintah tiada menemui massa aksi pada Mulai Pekan (17/2/2025). pemerintahan bukan mendengar ucapan pelajar yang tersebut turun aksi ke jalan sesuai dengan tajuk Indonesia Gelap.
“Kami sangat kecewa dengan pihak pemerintah yang digunakan tidak ada pernah serupa sekali mau menemui massa aksi di menyampaikan poin tuntutan kami,” ujarnya, Rabu (19/2/2025).
“Sikap yang tersebut ditunjukkan itu sesuai dengan tajuk aksi kita Indonesia Gelap artinya pemerintah tak mau mendengar akan pencerahan dari rakyat,” tambahnya.
Puncak aksi dijalankan ketika peluang yang dimaksud tepat agar kepala area juga ada beban serta tanggung jawab dengan kebijakan prorakyat.
Menurut Herianto, jumlah agregat massa yang akan turun aksi Indonesia Gelap sangat lebih besar besar mengingat tuntutan dia hingga saat ini tidaklah mendapatkan respons positif dari pemerintah.
“Kita berharap semoga sebelum hal itu terjadi pemerintah harus segera merespons hal tersebut,” katanya.
