JAKARTA – Kementerian Pertambangan (Kemenperin) menyampaikan usulan tambahan insentif untuk menggalang keberlanjutan bidang otomotif di dalam berada dalam tantangan berat yang digunakan diprediksi terus berlanjut pada 2025. Langkah ini diambil untuk mengatasi dampak kebijakan pajak yang mana meningkatkan biaya kendaraan bermotor juga melemahnya daya beli masyarakat.
Tantangan Utama Industri Otomotif
Industri otomotif mengalami kontraksi signifikan pada 2024, dengan penurunan pangsa sebesar 13,9%, menyisakan total transaksi jual beli sebanyak 865.723 unit.
Angka ini lebih tinggi rendah dibandingkan tren lingkungan ekonomi yang mana selama satu dekade terakhir stagnan dalam kisaran 1 jt unit per tahun. Faktor utama penurunan ini mencakup kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%, penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB), lalu bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang mana meningkatkan biaya kendaraan.
Selain itu, total kelas menengah yang dimaksud menjadi kelompok konsumen utama kendaraan bermotor juga mengalami penurunan signifikan. Pada 2019, total kelas menengah dalam Indonesia tercatat sebanyak 57 juta, namun bilangan bulat ini merosot menjadi hanya saja 47,85 jt pada 2024. Penurunan ini turut merusak kekuatan daya beli masyarakat, yang tersebut berdampak segera pada pemasaran kendaraan bermotor.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, kemudian Elektronika Kemenperin, Setia Darta, menyatakan bahwa kontraksi ini juga dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga kredit kendaraan bermotor. “Pada 2024, sektor otomotif mengalami kontraksi sebesar 16,2%. Tantangan ini diperparah oleh kebijakan kenaikan PPN, opsen PKB, dan juga BBNKB yang tersebut menyebabkan nilai tukar kendaraan semakin mahal di dalam pangsa domestik,” jelas Setia Darta pada keterangannya di tempat Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Strategi Kemenperin untuk Membantu Industri Otomotif
Sebagai upaya untuk mengatasi penurunan pasar, Kemenperin telah dilakukan mengajukan beberapa usulan insentif, pada antaranya:
– PPnBM Ditanggung eksekutif (DTP) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid, termasuk plug-in hybrid (PHEV), full hybrid, dan juga mild hybrid.
– PPN DTP sebesar 10% untuk kendaraan listrik (EV) guna mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan.
– Relaksasi opsen PKB dan juga BBNKB terdiri dari penundaan atau keringanan, yang dimaksud diharapkan dapat menekan kenaikan tarif kendaraan di area pasar.
Saat ini, sebanyak 25 provinsi telah terjadi menerbitkan regulasi terkait relaksasi opsen PKB serta BBNKB untuk membantu lapangan usaha otomotif. “Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan lapangan usaha otomotif nasional lalu menjaga daya saingnya di dalam bursa domestik maupun global,” tambah Setia Darta.
Efek Insentif terhadap Pasar
Menurut Kemenperin, implementasi insentif tambahan dapat menyelamatkan lingkungan ekonomi otomotif Indonesia dengan estimasi pelanggan yang dimaksud kembali mendekati 900 ribu unit pada 2025. Sebaliknya, tanpa dukungan insentif, penurunan bursa berpotensi berlanjut, memperburuk situasi yang digunakan telah lama berlangsung sejak awal 2024.
Penurunan tajam ini memerlukan perhatian kritis sebab partisipasi sektor otomotif terhadap perekonomian nasional cukup besar. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Otomotif Indonesia (GAIKINDO), sektor ini menyumbang lebih besar dari 10% terhadap Ekonomi Nasional sektor manufaktur lalu menciptakan lapangan kerja bagi jutaan pekerja di area seluruh rantai pasok industri.
Insentif yang dimaksud Telah Diberikan: Efektivitas serta Tantangan
Hingga kini, pemerintah telah dilakukan merilis diskon pajak pemasaran berhadapan dengan barang mewah (PPnBM) sebesar 3% untuk kendaraan hybrid. Namun, insentif ini dinilai belum cukup untuk menggenjot pemasaran mobil secara signifikan.
Data menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan tarif pada kendaraan tertentu, pangsa secara keseluruhan tetap memperlihatkan lesu akibat daya beli warga yang menurun.
