JAKARTA – Pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber penyediaan listrik dapat menjadi salah satu strategi mencapai swasembada energi Indonesia. Saat dilantik menjadi Presiden, Prabowo Subianto menegaskan, Indonesia akan berfokus pada pengelolaan energi terbarukan untuk mencapai swasembada energi sesuai dengan Asta Cita.
Arahan ini menjadi acuan utama penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya di tempat bidang ketenagalistrikan. Menurut data Kementerian ESDM, prospek energi terbarukan di dalam Indonesia sebesar mencapai 3.686 GW.
Data dari Kementerian ESDM hingga November 2024, menunjukan masih ada sekitar 86 desa yang tersebut belum miliki akses listrik. Maka dari itu, perlu didorong pengerjaan pembangkit listrik terbarukan sesuai kemungkinan energi setempat lalu dedieselisasi, konstruksi jaringan distribusi dan juga terisolasi dan juga pengembangan listrik perdesaan.
Penggunaan listrik terbarukan juga dapat mengupayakan penurunan impor energi dan juga tercapainya target stok infrastruktur pada perkembangan ekonomi. Meningkatnya pemenuhan keinginan listrik per kapita dapat menunjukkan majunya perekonomian suatu negara.
Deputi Sarana kemudian Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum mengatakan, untuk mencapai target transisi energi tidak ada mampu semata-mata mengandalkan pembiayaan dari APBN atau APBD saja. Transisi energi di tempat Indonesia memerlukan pembiayaan alternatif dari sumber-sumber non-pemerintah, kemudian pelibatan modal swasta untuk mencapai target-target di area sektor ketenagalistrikan.
Untuk itu pemerintah menyiapkan kerangka regulasi lalu kebijakan untuk memobilisasi pendanaan serta penanaman modal swasta tersebut. Bekerjasama dengan berbagai perusahaan swasta dan juga lembaga pemilik modal sangat diperlukan.
”Salah satu inisiatif yang tersebut dapat ditawarkan terhadap perusahaan adalah pengaplikasian dana environment, sustainability and governance (ESG) yang dimaksud diarahkan untuk menggalang proyek energi terbarukan di area desa, sebagai kewajiban perusahaan untuk menurunkan emisi karbon dari aktivitas industri yang dilakukan,” katanya di siaran pers, Akhir Pekan (24/11/2024).
Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, lalu Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Taufiq Hidayat Putra mengatakan, perencanaan sektor ketenagalistrikan dalam Indonesia mencakup akses listrik yang dimaksud berkualitas. Tidak belaka ke industri, tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat, teristimewa pada desa.
Pemerintah Indonesia lalu seluruh pemangku kepentingan harus bahu-membahu untuk mencapai transisi energi dalam sektor ketenagalistrikan. ”Kita harus membantu saudara-saudari kita yang digunakan berada di area desa khususnya untuk menikmati listrik yang digunakan bersih, aman juga terjangkau dengan kemungkinan energi terbarukan di dalam tempat masing-masing,” jelasnya.
Dengan listrik yang tersebut berkualitas, warga desa bisa jadi menerima berbagai faedah pada berbagai bidang, salah satunya modernisasi pada aktivitas pertanian atau yang tersebut kerap disebut dengan electrifying agriculture. Sedangkan pada desa nelayan, akses listrik berkualitas memungkinkan penyediaan cold storage untuk menyimpan hasil tangkapan ikan segar lebih lanjut lama.
