JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, serta Security (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun. Tambahan anggaran yang dimaksud untuk menjalankan kegiatan yang telah dilakukan dicanangkan.
Hal itu disampaikan Budi Gunawan ketika Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dalam rapat tersebut, Budi Gunawan dengan tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Hadir di rapat tersebut, tujuh Menko antara lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, serta Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia juga Kebudayaan Pratikno.
Selain itu, Menko Infrastruktur juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Publik (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, dan juga Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Dengan beban tugas yang tersebut semakin berat tanpa dukungan anggaran yang digunakan memadai hal yang dimaksud akan sulit untuk direalisasikan,” ujarnya, Mulai Pekan (2/12/2024).
Budi Gunawan mencontohkan, ketika ini di area Kemenko Polkam tak ada ruang command center yang dimaksud terkoneksi dengan kementerian lalu lembaga untuk memonitor segala permasalahan secara langsung. Sementara penanganan isu Polkam pada menjaga stabilitas kebijakan pemerintah kemudian keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan di tempat di koordinasi, sinergi, juga eksekusi di area lapangan.
“Selain itu belum ada media big data yang digunakan mampu menangani pengaduan rakyat (dumas) yang dimaksud jumlahnya pada Kemenko Polkam sangat berbagai mencapai puluhan ribu. Sehingga berbagai laporan yang digunakan tidak ada tertangani dengan baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Usulan penambahan anggaran ini dijalankan menyusul inovasi nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang dimaksud menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan anggaran untuk 2025 yaitu, Kemudian Kementerian Koordinator Area Politik juga Keselamatan (Kemenko Polkam) memohonkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun.
