JAKARTA – Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP RTMM-SPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus berupaya memperjuangkan nasib juga melindungi mata pencaharian para anggotanya yang bekerja di tempat sektor tembakau. Advokasi terhadap Industri Hasil Tembakau menjadi jadwal prioritas demi menjaga keberlangsungan hidup para pekerja yang mana mayoritas bekerja di area sektor pabrik rokok, terlebih pada sedang tingginya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi secara nasional.
Ketua Pimpinan Daerah FSP RTMM-SPSI DIY, Waljid Budi Lestarianto, menyatakan bekerja dalam sektor tembakau adalah kebanggaan bagi anggota FSP RTMM-SPSI DIY, yang dimaksud mencapai sekitar 5.250 orang, oleh sebab itu merupakan sumber penghasilan yang tersebut halal juga legal.
“Mayoritas anggota kami yang tersebut bekerja pada sektor SigaretKretek Tangan (SKT) adalah perempuan-perempuan hebat yang digunakan menjadi tulang punggung keluarga. Saat ini, tidaklah ada lapangan kerja lain yang mana mampu menerima ribuan tenaga kerja dengan sekolah terbatas selain bidang tembakau,” ujar dia, baru-baru ini.
Kini, bidang tembakau sedang menghadapi berbagai tantangan, termasuk terbitnya Peraturan eksekutif Nomor 28 Tahun 2024 (PP Kesehatan) yang tersebut mencakup aturan-aturan yang berdampak buruk bagi sektor lapangan usaha tembakau. Di dalamnya, terdapat larangan transaksi jual beli rokok pada radius 200 meter dari satuan lembaga pendidikan lalu pelarangan iklan media luar ruang di radius 500 meter.
Penolakan terhadap pasal–pasal bermasalah pada PP Bidang Kesehatan sudah disuarakan dengan keras dari berbagai pihak hingga pada waktu ini. Meski penolakannya sangat masif, Kementerian Kesejahteraan terus menekan kembali sektor tembakau dengan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesejahteraan (Rancangan Permenkes) tentang Pengamanan Sistem Tembakau serta Rokok Elektronik yang dimaksud ditargetkanakan disahkan pada masa transisi pemerintahan.
Pada Rancangan Permenkes tersebut, terdapat aturan yang tersebut akan menyeragamkan seluruh kemasan rokok agar menjadiwarna pantone 448C. Aturan ini menghapus identitas merek yang menjadi pembeda antara jenis rokok satu dengan lainnya, atau dikenal dengan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek. Tentunya, FSP RTMM-SPSI DIY yang digunakan mayoritas beranggotakan tenaga kerja SKT secara tegas menolak aturan Kementerian Kesejahteraan ini.
“Kami prihatin juga sangat kecewa berhadapan dengan aturan-aturan yang tersebut didorong oleh Kementerian Kesehatan. Kami dengan tegasmenolak pasal bermasalah pada PP Aspek Kesehatan serta aturan kemasan rokok polos tanpa merek pada Rancangan Permenkes. Aturan ini akan mengancam sumber mata pencaharian kami, padahal gelombang PHK sedang marak terjadi dalam mana-mana. eksekutif juga bukan miliki solusi lapangan pekerjaan alternatif tapi Kementerian Kesejahteraan malah merancang aturan baru yang dimaksud akan menghancurkan sumber pendapatan kami,” khawatirnya.
Keprihatinan yang dimaksud dikuatkan dengan fakta bahwa ketika ini, lapangan usaha tembakau sedang berupaya pulih juga mengawaitu realisasi kebijakan cukai yang tersebut dikabarkan tak naik. PD FSP RTMM-SPSI DIY memandang bahwa tindakan pemerintah untuk tak meninggal cukai rokok pada 2025 merupakan langkah yang dimaksud tepat mengingat lapangan usaha ini sedang diterpa berbagai tekanan akibat peraturan yang dimaksud semakin ketat. Namun, kebijakan tidak ada naiknya cukai pada 2025 diharapkan tidak ada menjadi justifikasi pemerintah untuk meninggal cukai secara ekstrem pada tahun 2026.
“Dalam kesempatan serap aspirasi calon kepala daerah, kami ungkapkan aspirasi para tenaga kerja yang memohon agar aturan-aturan terkait tembakau harus mempertimbangkan kenyataan bahwa bidang tembakau adalah sektor padat karya. Oleh lantaran itu, kami sangat berharap para calon pemimpin tempat sentra produksi bidang tembakau miliki pemahaman terkait keberadaan kami kemudian memberikan pengamanan untuk keberlangsungan sektor ini dari aturan-aturan eksesif, seperti kemasan rokok polos tanpa merek dan juga kenaikan cukai tinggi. Saat nanti terpilih jangan sampai lupa dengan poin-poin yang dimaksud telah terjadi kami sampaikan. Jangan malah menggalang adanya aturan-aturan Rancangan Permenkes yang tersebut justru menjadi beban pemerintahan baru,” jelas Waljid.
Calon Kepala Daerah Kulon Progo, Novida Kartika Hadi, mengungkapkan dirinya memahami betapa pentingnya lapangan usaha tembakau bagi perekonomian tempat juga kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui penyerapan tenaga kerja dalam Kulon Progo. Oleh lantaran itu, ia berjanji untuk terus mengupayakan juga mengembangkan sektor ini melalui berbagai kebijakan yang mana proaktif kemudian berkelanjutan.
