JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyampaikan pelayanan satu pintu menjadi salah satu solusi menekan jumlah keseluruhan PMI yang mana bekerja melalui non-prosedural.
“Mari kita buat regulasinya ke depan, bahwa orang yang mau meninggalkan itu menghadapi nama apa pun, dengan syarat ia dapat upah serta bekerja dalam luar negeri, harus satu pintu,” kata Karding ketika dialog masyarakat terkait pelindungan PMI di tempat Kantor Kementerian P2MI pada Jakarta, Selasa (17/12/2024).
Karding menyampaikan kementeriannya mencatatkan data sebanyak 80% dari PMI yang dimaksud menjadi korban eksploitasi merupakan pekerja yang berangkat secara non-prosedural.
Hal itu menyebabkan pemerintah tidaklah dapat mengetahui lokasi serta bidang kerja PMI tersebut, juga durasi pekerjaan dan juga jaminan serta pelindungan pekerjaan.
Oleh lantaran itu, melalui kebijakan pelayanan satu pintu diharapkan warga negara Indonesia yang mana ingin bekerja pada luar negeri dapat terdata, termasuk bagi pekerja magang maupun musiman.
“Jadi siapa pun yang digunakan mau bekerja di tempat luar negeri, itu harus terdaftar supaya masuk di area data kami. Kalau beliau masuk, maka kita sanggup memantau beliau pekerjaannya apa, bekerja di tempat mana, siapa yang dimaksud mengirim, lalu jabatan pekerjaannya apa, terlindungi atau tidak ada di dalam sana,” ucapnya.
Karding menyampaikan, penguatan sistem vokasi kemudian peningkatan sumber daya manusia menjadi cara lain untuk meningkatkan pelindungan bagi WNI. Karding menyebutkan dari keperluan pekerja yang tersebut mencapai 1 juta, Indonesia cuma mampu memenuhi 267.000.
Hal itu disebabkan oleh ekosistem, mulai dari perekrutan, pelatihan, pengiriman, juga penempatan yang tersebut dibangun secara sistematis lalu terencana.
