JAKARTA – Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP), Aryo Seno Bagaskoro menilai, panggilan pemeriksaan mantan Menteri Hukum juga HAM Yasonna H Laoly oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bernuansa politis.
Apalagi tak ada tindakan signifikan dari lembaga antirasuah di menangkap Harun Masiku.
“Kasus yang tersebut dikaitkan kemudian dijadikan alasan untuk memanggil Pak Yasonna itu kan perkara yang digunakan telah lama sekali kemudian berlarut-larut. Publik sudah ada mengawasi tahapan drama demi drama yang tersebut terjadi serta tidaklah kunjung ada satu langkah yang dimaksud tegas atau definitif yang kemudian diambil, tetapi malah cenderung nuansanya politis,” terang Seno diambil Kamis (19/12/2024).
Apalagi, kata Seno, pemilihan kepala daerah 2024 telah lama usai serta PDIP sudah pernah melakukan konsolidasi internal guna mempersiapkan kongres partai. Dalam proses itu, Seno menilai, banyak gangguan pada konsolidasi partai.
“Mulai dari pemasangan spanduk-spanduk provokatif di tempat jalan-jalan protokol pada Jakarta, lalu narasi besar sedemikian masif dilaksanakan di tempat medsos untuk tujuannya diksi agendanya itu tumbangkan banteng, tenggelamkan banteng, kalahkan banteng kemudian seterusnya. Dari sisi lain lalu ada berbagai panggilan hukum terhadap elite-elite partai,” ujarnya.
“Buat kami ini sangat susah untuk kemudian tidaklah membayangkan bahwa persoalan hukum ini tidak ada bermuatan politis,” imbuh Seno.
Kendati demikian, beliau berharap agar perkara seperti itu sanggup dihentikan. Ia pun berharap KPK agar tak mempolitisasi hukum. Menurutnya, hukum harus berkeadilan lalu dijalankan dengan prinsip yang digunakan baik.
