Keselamatan pemilihan kepala daerah 2024 Terjaga, Formappi: Bukti Polri Kerja sesuai Koridor
JAKARTA – Polri dinilai telah bekerja sesuai koridor pada menjaga keamanan pada tahun politik, khususnya pada mengawal pemilihan kepala daerah 2024 . Terkait isu ketidaknetralan aparat penegak hukum yang tersebut mengalami perkembangan pada pemilihan gubernur 2024, diyakini untuk kepentingan politik.
“Saya kira secara umum kalau ukuran kita itu, masalah keamanan serta ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah kemarin, saya kira tiada ada hambatan yang digunakan sangat kritis yang muncul dari aspek keamanan ya,” kata Ketua Diskusi Komunitas Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus di keterangan, Selasa (31/12/2024).
Selain isu netralitas Polri , Lucius juga menilai kritik yang tersebut datang terkait peran polri yang dimaksud di area luar tupoksi merupakan hal-hal yang selalu menjadi evaluasi internal. “Mungkin sekadar dugaan banyak kalangan tentang kerja Polri yang dimaksud tidak ada sesuai dengan tupoksi hanya sekali ekspresi kekecewaan saja. Pada prinsipnya, keamanan berlangsungnya pemilihan gubernur mestinya telah membuktikan kerja Polri yang mana tepat,” tuturnya.
Terlepas dari kritik yang dimaksud datang, Lucius mengungkapkan bukti kinerja Polri pada hal menjaga keamanan telah baik dari proses penetapan calon oleh KPU berjalan dengan lancar. “Cara polisi menangani berbagai persoalan keamanan yang mana terjadi saya kira sanggup katakan baik-baik saja, kemudian tidaklah ada yang digunakan berlanjut sampai sekarang ya. Kesulitan keamanan telah beres sampai penetapan calon yang mana telah selesai diadakan oleh KPU,” ujarnya.
Dari seluruh catatan tersebut, Lucius mempunyai harapan agar Polri di dalam tahun 2025 mendatang, semakin professional juga semakin diidolakan masyarakat. Juga mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih besar baik.
“Isu-isu lain tentu menjadi catatan yang dimaksud harus dibenahi kedepannya baik oleh kepolisian sendiri maupun oleh DPR serta eksekutif yang dimaksud bertanggungjawab berhadapan dengan regulasi pilkada. Bagaimana tempat Polri yang tersebut tepat sangat tergantung pada aturan yang tersebut dihasilkan,” tandasnya.
