Kepala Studi Sawit IPB: Banyak Kawasan Hutan yang tersebut Tidak Berhutan Bisa Ditanami Sawit

JAKARTA – Rencana Presiden Prabowo Subianto yang tersebut akan melakukan penambahan lahan kelapa sawit sangat kemungkinan besar untuk diwujudkan akibat masih banyak lahan marginal yang belum digunakan secara optimal juga mampu ditanami kepala sawit. Jika perluasan lahan perkebunan sawit diadakan di tempat lahan yang mana bukan berhutan, hal yang dimaksud tidak ada ada hubungannya dengan deforestasi.

Kepala Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr Budi Mulyanto mengungkapkan di area di areal yang dimaksud diklaim pemerintah sebagai kawasan hutan, masih berbagai lahan yang tiada berhutan. Pernyataan Menteri Kehutanan yang tersebut akan menyediakan lahan seluas 20 jt hektar bagi pengembangan pangan dan juga energi dinilai sangat relevan baik dari sudut pandang teknis maupun regulasi.

“Banyak orang setiap saat mempunyai image bahwa seluruh kawasan hutan berwujud hutan, nyatanya tidak. Di antara 120-an jt hektar daratan yang dimaksud diklaim sebagai kawasan hutan nyatanya, menurut data KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan) terdapat 31,8 jt hektar yang dimaksud tidaklah berhutan,” jelas Budi Mulyanto pada keterangannya, di tempat Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Budi menjelaskan pengembangan perkebunan sawit yang digunakan akan diadakan di dalam lahan marginal justru menghasilkan lahan yang disebutkan menjadi lebih tinggi hijau, lebih besar produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Kegiatan ini sangat berkontribusi pada perwujudan Sustainable Development Goals (SDGs) yang tersebut dianjurkan oleh PBB. Sebab itu, penting memberi penjelasan untuk penduduk secara rasional dengan data yang tersebut relevan, sehingga tidak ada memunculkan salah paham, khususnya di aspek kelestarian lingkungan.

Indonesia merupakan negara besar dengan luas lahan daratan sekitar 190 jt hektar, sisanya terdiri menghadapi lautan yang tersebut luasnya sekitar 4 kali daratan. Dari 190 jt hektar tersebut, yang dimaksud digunakan untuk berbudi daya oleh 282 jt penduduk Indonesia hanya saja 67 jt hektar, atau sepertiga luas daratan. Sepertiga luas lahan yang dimaksud biasa disebut Areal Pemanfaatan Lain (APL). Sedangkan, sisanya lahan daratan yang mana luasnya dua pertiga yang dimaksud diklaim sebagai Kawasan Hutan.

“Banyak orang setiap saat mempunyai image bahwa seluruh Kawasan Hutan berwujud hutan, nyatanya tidak. Diantara 120-an jt hektar daratan yang dimaksud diklaim sebagai kawasan hutan nyatanya, menurut data KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan) terdapat 31,8 jt hektar yang tidaklah berhutan,” jelas Budi.

Pada lahan yang dimaksud tidak ada berhutan ini terdapat kawasan perkebunan rakyat, transmigrasi, tambak, pertanian lahan kering, sawah, pertambangan, pelabuhan/bandara, padang rumput/alang-alang, kemudian belukar.

“Jadi lahan yang mana seluas 31,8 jt hektar adalah lahan publik dan juga lahan terlantar. Hal ini perlu segera dibereskan data kemudian administrasi tenurialnya, juga pada lahan inilah pengembangan perkebunan sawit dapat dilakukan. Dengan demikian sangat tiada relevan perluasan lahan perkebunan sawit dikaitkan dengan deforestasi,” tutur Guru Besar IPB ini.

Menurut Budi ketika ini merupakan kesempatan baik untuk melakukan perbaikan data penguasaan/pemilikan (tenurial) dan juga pemanfaatan lahan baik spasial maupun tekstualnya. Kenyataan hari ini definisi kawasan hutan serta serta definisi hutan pada Undang Undang (UU) 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tak dilaksanakan secara rasional serta proporsional. Hal yang disebutkan memunculkan persoalan bagi konstruksi bangsa serta negara, termasuk persoalan dengan hutan yang mana sangat berharga bagi keberlanjutan NKRI.