JAKARTA – Sejumlah Aktivis 98 yang tergabung di Nurani 98, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan langkah pidana korupsi kemudian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dimaksud diadakan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) lalu keluarganya.
Desakan itu mereka lakukan dengan mendatangi Gedung Merah Putih KPK, pada hari ini Selasa (7/1/2025). Dosen Universitas Negeri DKI Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun menyatakan, KPK sebagai lembaga yang digunakan berwenang menangani permasalahan korupsi harus berani menelusuri setiap dugaan langkah pidana korupsi, termasuk Jokowi kemudian keluarganya.
“Agar pada penegakan hukum untuk memberantas Korupsi tidak ada tebang pilih, bukan tumpul ke melawan dan juga tajam ke bawah, siapap un sebanding di dalam muka hukum termasuk mantan Presiden Joko Widodo juga Keluarganya,” kata Ubedillah di dalam Gedung Merah Putih KPK, Selasa (7/1/2025).
Dalam kesempatan yang mana sama, Aktivis Pertemuan Komunikasi Senat Mahasiswa Ibukota Indonesia 1998 (FKSMJ) Antonius Danar Priyantoro menyatakan, adanya dugaan praktik rasuah Jokowi diperkuat dengan adanya laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Berdasarkan laporan OCCRP, Antonius menyebutkan, Jokowi telah lama merusak kekuatan KPU secara kelembagaan serta peradilan dalam Indonesia demi keuntungan kebijakan pemerintah anaknya, Gibran Rakabuming Raka.
“Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan melakukan praktik korupsi kemudian kolusi yang tersebut patut menjadi perhatian kritis KPK agar pimpinan KPK baru dapat memulihkan citra dan juga wibawa KPK kembali, dan juga lepas dari stigma bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo,” ujar Antonius.
Antonius melanjutkan, pihaknya juga menyayangkan respons KPK yang mengawaitu adanya laporan dari penduduk sebelum bergerak mengusut adanya laporan OCCRP tersebut.
“Menyayangkan pernyataan KPK yang mana tiada secara tegas menyatakan akan mengusut dugaan korupsi Joko Widodo maupun keluarganya terkait dengan ramainya respon masyarakat terhadap rilis dari OCCRP. KPK menyampaikan hanya saja mengawaitu laporan dari Warga terkait dengan hal itu,” ucapnya.
