NEW YORK – TikTok mengumumkan pada hari hari terakhir pekan bahwa akses ke perangkat lunak video populer yang dimaksud akan dinonaktifkan untuk lebih lanjut dari 170 jt warga Amerika mulai hari Minggu, kecuali pemerintahan Presiden Joe Biden mengambil tindakan untuk menjamin perusahaan yang disebutkan tidak ada dikenakan sanksi.
Seperti dilansir dari Anadolu Agency, langkah ini muncul setelahnya Mahkamah Agung Amerika Serikat pada hari Hari Jumat menguatkan larangan kontroversial terhadap aplikasi mobile tersebut.
Undang-undang yang tersebut ditandatangani oleh Presiden Biden pada bulan April dengan dukungan bipartisan di dalam Kongres mengharuskan TikTok untuk berjualan operasinya di dalam Amerika Serikat terhadap pembeli lokal sebelum hari Hari Minggu untuk menghindari larangan.
Namun, pemerintahan Biden mengungkapkan penegakan larangan yang disebutkan akan diserahkan untuk Presiden terpilih Donald Trump, yang dimaksud dijadwalkan akan dilantik pada hari Senin.
TikTok menilai respons pemerintah Amerika Serikat ketika ini tiada memadai.
“Pernyataan yang tersebut dikeluarkan oleh Gedung Putih Biden serta Departemen Kehakiman hari ini gagal memberikan klarifikasi lalu jaminan yang digunakan diperlukan untuk penyedia layanan penting untuk mempertahankan akses ke TikTok bagi lebih lanjut dari 170 jt warga Amerika.”
“Kecuali jikalau pemerintahan Biden segera mengeluarkan pernyataan definitif untuk meyakinkan penyedia layanan paling penting bahwa larangan yang disebutkan tidak ada akan diberlakukan, TikTok akan dipaksa untuk menangguhkan layanannya pada tanggal 19 Januari,” kata TikTok di sebuah pernyataan.
Trump mengisyaratkan, tetapi tidaklah secara eksplisit mengonfirmasi, bahwa ia tiada akan memberlakukan larangan tersebut.
Namun, Mahkamah Agung menolak banding yang tersebut diajukan pemilik aplikasi, yang digunakan berpendapat bahwa larangan yang disebutkan melanggar Amandemen Pertama Konstitusi AS, sehingga memungkinkan larangan yang dimaksud berlanjut.
Akibatnya, TikTok mungkin saja akan menangguhkan layanannya hari Akhir Pekan ini, tetapi layanannya dapat dilanjutkan apabila Trump memberikan jaminan bahwa perusahaan yang disebutkan tak akan dihukum akibat melanggar larangan tersebut.
