JAKARTA – Dewan Pakar BPIP Lingkup Strategi Kebijakan Luar Negeri Dr Darmansjah Djumala menanggapi langkah WTO terkait gugatan Indonesia di tempat bidang perdagangan kelapa sawit.
“Keputusan WTO yang mengungguli gugatan Indonesia dalam WTO menunjukkan Indonesia tak pernah tunduk pada tekanan kebijakan pemerintah Uni Eropa di sengketa dagang kelapa sawit. Hal itu membuktikan juga forum perdagangan multilateral WTO taat hukum di menyelesaikan sengketa dagang sesuai dengan fatsunnya, rule-based approach. Hal ini preseden bagus bagi Indonesia jikalau kita bersengketa lagi dengan negara anggota untuk komoditas lain,” ujar Djumala, Senin, 20 Januari 2025.
Sebelumnya diberitakan, Panel Organisasi Perdagangan Dunia, WTO (World Trade Organization) pada 17 Januari lalu memutuskan kebijakan Uni Eropa (UE) melawan minyak sawit juga biofuel berbasis vegetasi sawit adalah praktik diskriminasi.
Sebelumnya, UE membatasi pengaplikasian unsur dasar kelapa sawit untuk biofuel sehingga merugikan Indonesia sebagai salah satu pengekspor sawit terbesar di area dunia.
Djumala yang dimaksud pernah bertugas pada PTRI Jenewa, Swiss, menangani isu-isu perdagangan internasional pada WTO selama ini UE menuduh sawit Indonesia tidak ada memenuhi standar kebugaran oleh sebab itu kadar lemak serta kolesterolnya tinggi.
UE juga menuduh pengembangan perkebunan sawit Indonesia bukan memenuhi standar lingkungan hidup.
Menurut Djumala, tuduhan UE yang dimaksud bukanlah semata lantaran alasan kemampuan fisik lalu lingkungan hidup. “Tapi, lebih lanjut penting dari itu, kebijakan UE lebih tinggi bermotifkan urusan politik perdagangan. UE sejak 2003 mulai menerapkan kebijakan renewable energy dengan menggunakan minyak nabati untuk produksi biofuel, yaitu rapeseed lalu bunga matahari,” ujarnya.
Dalam hitungan ekonomi, ternyata sebagai materi dasar pembuatan biofuel, rapeseed, serta bunga matahari lebih banyak mahal dari kelapa sawit. Hal ini akan menurunkan daya saing rapeseed serta bunga matahari terhadap kelapa sawit.
Dia menuturkan oleh sebab itu kalah bersaing dengan sawit Indonesia serta untuk melindungi petani rapeseed lalu bunga matahari, UE menerapkan kebijakan diskriminatif dengan membatasi pemakaian sawit sebagai unsur dasar biofuel.
