JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terhadap Menteri Energi serta Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada rapat dalam Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 4 Februari 2025. Pertemuan yang disebutkan mendiskusikan terkait kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) akibat Kementerian Energi serta Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang transaksi jual beli sampai ke tingkat pengecer atau warung kelontong.
“Bapak presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini, tugas kami menghadapi arahan bapak presiden adalah melakukan konfirmasi seluruh proses subsidi tepat sasaran,” kata Bahlil di area Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Yang kedua dalam tata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang mana menjadi permintaan mereka, teristimewa menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh kata bapak presiden,” sambungnya.
Prabowo, kata Bahlil, menginstruksikan reformasi subsidi LPG agar lebih tinggi tepat sasaran lalu tidak ada lagi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
“Jujurlah, ada oknum-oknum yang mana main untuk menyalahgunakan subsidi ini masa kita mau biarkan? masa kita mau kalah dari atlet ini? Kalau saya sih itu aja,” jelasnya.
Bahlil mengungkapkan bahwa reformasi subsidi LPG menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya sebab skema yang ada pada waktu ini sudah ada berlangsung selama tambahan dari 20 tahun tanpa pembaharuan signifikan. Bahlil pun menegaskan bahwa subsidi LPG yang dimaksud mencapai Rp87 triliun per tahun harus benar-benar dirasakan rakyat yang berhak.
“Diharapkan rakyat mendapatkan tarif dengan yang tersebut semurah-murah mungkin. Tapi kenyataannya kan sekarang, jujur kita katakan, ada di dalam tingkat sampai tingkat rakyat itu, dibeli sampai tarif Rp25.000 per tabung. Tidak hanya saja itu, ada juga yang tersebut mengoplos. Ini adalah kan sayang,” kata Bahlil.
Prabowo, kata Bahlil, juga menegaskan bahwa penataan subsidi harus diadakan agar tak terjadi pemborosan anggaran juga kebocoran di dalam tingkat distribusi. Sebagai solusi, pemerintah telah lama mengubah sistem distribusi LPG pada tingkat pengecer dengan meninggikan status mereka menjadi sub pangkalan yang tersebut lebih tinggi mudah diawasi.
