Peneliti FIS Minta eksekutif Beri Garansi Kepastian Hukum dan juga Ketenteraman bagi Penanam Modal

JAKARTA – Peneliti Wadah Indonesia Sejahtera (FIS), Eko Prasetyo, mengingatkan pemerintah agar lebih banyak penting pada menjamin kenyamanan bagi para pemodal yang tersebut ingin menanamkan modalnya dalam Indonesia.

“Kepastian hukum serta prosedur yang simpel menjadi faktor utama pada menarik investasi. Tanpa kedua hal tersebut, daya saing penanaman modal Indonesia dapat semakin tertinggal dibandingkan negara-negara lain dalam kawasan ASEAN,” katanya, Selasa (4/2/2025).

Eko menegaskan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara sahabat untuk bertemu dengan kepala negara dan juga pemimpin pemerintahan akan menjadi sia-sia apabila tata kelola pembangunan ekonomi di area di negeri tiada diperbaiki.

“Investor asing tidaklah hanya saja mempertimbangkan faktor keamanan, tetapi juga kepastian hukum kemudian stabilitas urusan politik sebagai ketentuan utama di menanamkan modalnya,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah harus menyadari pemodal tak akan mengambil risiko di tempat negara yang tersebut tidak ada memberikan kepastian hukum. “Jika regulasi terus berubah dan juga kebijakan tak konsisten, dia akan lebih lanjut memilih negara lain yang digunakan memberikan jaminan lebih banyak baik,” ujarnya.

Dia mencontohkan, negara pada kawasan ASEAN yang paling menjanjikan dibidang pembangunan ekonomi dengan berikan jaminan kemudahan lalu komitmen pemerintahnya terhadap para entrepreneur seperti Vietnam, semakin menarik bagi pengusaha perusahaan juga para investor. Vietnam juga dinilai tambahan unggul di memberikan kepastian hukum juga stabilitas kebijakan pemerintah yang tambahan baik dibandingkan Indonesia.

“Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah agregat pembangunan ekonomi asing lalu entrepreneur lokalnya lebih lanjut nyaman mengembangkan investasinya, sehingga penanaman modal yang tersebut masuk ke negara-negara yang dimaksud di beberapa tahun terakhir semakin meningkat,” tandasnya.

Selain itu, Eko juga menyoroti masih adanya kendala birokrasi yang mana rumit di dalam Indonesia. Menurutnya, meskipun pemerintah telah terjadi berupaya melakukan reformasi regulasi, pelaksanaan di area lapangan masih banyak menghadapi hambatan. Hal ini menyebabkan para penanam modal merasa enggan akibat proses perizinan yang digunakan panjang lalu banyak berubah.