JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah terjadi mengumumkan bahwa beliau akan segera menghentikan pendanaan ke Afrika Selatan , usai menuduh pemerintah negara itu “menyita” tanah. Trump menerangkan pada sebuah postingan di tempat media Truth Social, menuding Pretoria melakukan “pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran.”
“Amerika Serikat tidaklah akan mendukungnya, kami akan bertindak. Saya juga akan memotong semua pendanaan masa depan ke Afrika Selatan sampai penyelidikan penuh menghadapi situasi ini selesai!” katanya.
Bulan lalu, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa menyetujui secara resmi RUU kontroversial yang dimaksud memungkinkan pemerintah untuk mengambil alih properti tanpa kompensasi di kondisi tertentu. Undang-undang baru ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan rasial di kepemilikan tanah, kesulitan lama pada ekonomi paling forward pada Afrika sejak Apartheid berakhir pada tahun 1994.
Pemerintah sudah menetapkan target untuk mentransfer 30% lahan pertanian dari petani dermis putih -yang sebagian besar masih menguasainya- untuk rekan-rekan epidermis hitam hingga tahun 2030. eksekutif Afrika Selatan menyatakan bahwa selama era Apartheid, ribuan keluarga dermis hitam dipindahkan secara paksa dari tanah merek di area bawah Undang-Undang Tanah Pribumi tahun 1913.
Sementara itu, Pretoria menjelaskan bahwa Undang-Undang Pengambilalihan tidak ada mengizinkan pengambilalihan sewenang-wenang lalu butuh kesepakatan dengan pemilik properti. Namun para kritikus menyampaikan peringatan bahwa hal itu dapat mengakibatkan situasi yang digunakan mirip dengan penyitaan tanah Zimbabwe pada tahun 1980-an.
Kelompok oposisi terbesar pada Afrika Selatan juga salah satu partai di pemerintahan koalisi Ramaphosa, “sangat menentang” undang-undang baru, hingga mengancam akan segera menempuh jalur hukum.
Pretoria berada di dalam bawah tekanan dari mitra Baratnya, khususnya AS, pada beberapa tahun terakhir, sebagian sebab hubungan dekatnya dengan Rusia. Terlebih Afrika Selatan diketahui merupakan salah pendukung utama BRICS , kelompok negara berprogres yang mana digadang-gadang akan menyaingi dominasi AS.
Menurut statistik pemerintah AS, Washington menyisihkan hampir USD440 jt bantuan ke Afrika Selatan pada tahun 2023.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Ramaphosa menyatakan ia akan melibatkan Trump tentang kebijakan reformasi tanah lalu isu-isu kepentingan bilateral, mengacu pada Amerika Serikat sebagai “mitra kebijakan pemerintah lalu perdagangan strategis utama untuk Afrika Selatan.”
“Afrika Selatan adalah demokrasi konstitusional yang dimaksud berakar kuat di supremasi hukum, keadilan serta kesetaraan. eksekutif Afrika Selatan belum menyita tanah apapun,” katanya.
