JAKARTA – Istana melalui Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura mengungkapkan permohonan maaf pemerintah terkait kegaduhan yang tersebut terjadi seiring kesulitan rakyat di mendapatkan tabung gas LPG 3 kg . Mengingat, ketika ini masih banyak keluhan rakyat yang digunakan harus mengantre panjang juga kelelahan, bahkan hingga memunculkan korban.
“Izinkan saya menyampaikan suatu oleh sebab itu ini sangat penting ini sikap pemerintah kami minta maaf betul terhadap penduduk yang telah begitu sulit untuk mendapatkan tabung LPG bahkan kemudian ada kemudian korban juga kemudian kelelahan kemudian sebagianya, kami minta maaf betul tapi kami benar-benar mendengarkan masukan-masukan dari rakyat begitu ya dan juga juga kemudian dari NGO dari pengamat dari media terus kami terima masukannya untuk perbaikan,” ujar Prita pada inisiatif INTERUPSI “Gaduh Gas ‘Melon’, Siapa Tertuduh?” di tempat iNews TV, Kamis (6/2/2025) malam.
Prita juga menekankan pentingnya koordinasi lalu perbaikan tata kelola di distribusi LPG 3 kg. Meskipun, kata Prita, bahwa aspek teknis pelaksanaan kebijakan ini adalah ranah Kementerian Daya kemudian Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Nah bicara mengenai koordinasi, kembali lagi tadi padahal yang tadi disampaikan bahwa koordinasi mengenai perbaikan tata kelola pastinya dilakukan. Ketika bicara teknis lagi-lagi ini ranah Kementerian, kita harus pahami hal yang dimaksud terlebih dahulu,” kata Prita.
Lebih lanjut, Prita menjelaskan bahwa hambatan nilai tukar LPG 3 kg yang digunakan terus naik di tempat pengecer selama ini juga menjadi perhatian pemerintah. Dia mengungkapkan adanya temuan pengecer yang mana jual LPG dengan biaya di tempat berhadapan dengan Rp20.000, bahkan dengan tabung yang dimaksud tiada sesuai beratnya.
“Kami menemukan ada pengecer yang tersebut biasanya beliau membeli tabung gas LPG ia memasarkan di tempat menghadapi Rp20 ribu kemudian kemudian beliau membelinya dari seseorang yang dimaksud mengantarkan pakai motor. Dan kami tanyakan tahukah pangkalannya di tempat mana, tiada tahu. Kami tanyakan ketika kemudian jumlahnya diangkut begitu kg-nya kurang dari 3 Kg, lapor nya kemana, tahukah tak tahu. Ujung-ujungnya kan kita akan menghadapi penduduk miskin warga yang dimaksud rentan yang digunakan membutuhkan subsidi yang dimaksud yang dimaksud dirugikan. Ruginya bentuknya apa? Ruginya dikurangi total kilogramnya sebab praktik-praktik namanya suntik-suntikan, dipindahkan gasnya pelan-pelan begitu ke pada tabung gas baru,” jelas Prita.
Prita juga menyebutkan adanya praktik oplosan LPG 3 kg yang mana merugikan masyarakat. “Kemudian ada juga praktik dimana kalian menemukan seseorang tukang gorengan yang dimaksud menyampaikan bahwa satu tabung gas 3 kg ini biasanya bisa saja dipakai 10 hari tapi kok tanpa peringatan cuma 5 hari. Terus kemudian ketika tabung yang mana digoyang-goyang gitu isinya ada airnya, ini ada praktik-praktik oplosan,” tambahnya.
Pemerintah, menurut Prita, berjanji untuk terus memperbaiki sistem distribusi LPG agar lebih lanjut terkontrol kemudian tepat sasaran, khususnya untuk rakyat miskin yang tersebut berhak menerima subsidi.
“Masyarakat itulah di area mana negara itu hadir memasukkan sistem distribusi, distribusi ini menjadi satu sistem yang dapat diawasi kualitasnya sampai kemudian diterima secara tepat sasaran dengan penerima manfaat. Dan lagi-lagi penduduk yang mana tak berhak menerima mbok ya jangan ambil itu diawasi dengan sistem ini,” tutup Prita.
