Beijing – Otoritas kejaksaan China berupaya meningkatkan kekuatan proteksi bagi warga lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, lalu kelompok rentan lainnya di litigasi kepentingan umum, demikian ungkap lembaga kejaksaan tertinggi negara yang disebutkan pada Mulai Pekan (24/2).
Dalam sebuah konferensi pers, Kejaksaan Agung Rakyat (Supreme People's Procuratorate/SPP) China menyatakan pada 11 bulan pertama 2024, lembaga-lembaga kejaksaan dalam seluruh negara itu sudah menangani 3.318 tindakan hukum yang dimaksud berkaitan dengan proteksi lansia, penyandang disabilitas, dan juga pekerja perempuan, migran juga pekerja jenis baru.
SPP menyatakan kejaksaan membidik beberapa kesulitan sosial yang dimaksud menonjol kemudian bidang-bidang utama yang mana sudah melanggar kepentingan rakyat seperti diskriminasi ketenagakerjaan terhadap perempuan, lembaga perawatan lansia yang dimaksud tak memiliki izin, dan juga masalah-masalah terkait dana jaminan kerja bagi penyandang disabilitas.
Menurut SPP, pemeliharaan hak serta kepentingan kelompok rentan telah lama menjadi fokus utama pada litigasi kepentingan umum pada China. Lebih dari 140.000 perkara litigasi kepentingan umum sudah ditangani pada Januari hingga November tahun lalu.
Selain itu, SPP juga menambahkan bahwa di proses penanganan kasus-kasus yang digunakan menyangkut kepentingan umum, otoritas kejaksaan telah dilakukan memprioritaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan kegelisahan rakyat yang mendesak seperti pengamanan ekologi, keamanan obat juga makanan, pengamanan informasi pribadi.serta penggelapan telekomunikasi.
SPP mencatat pada 11 bulan pertama tahun lalu, sebanyak 55.000 persoalan hukum pemeliharaan ekologi juga sumber daya telah dilakukan diselesaikan. Sementara 23.000 perkara yang tersebut melibatkan keamanan obat dan juga makanan juga 4.848 persoalan hukum terkait proteksi informasi pribadi sudah pernah ditangani.
