Ketegasan dan juga Keberanian Kejagung Harus Dilanjutkan di tempat Pemerintahan Prabowo-Gibran
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) di dalam bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin berhasil membongkar beberapa orang persoalan hukum kakap. Dari kinerjanya selama lima tahun periode pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, mampu mengatasi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa.
Wakil Sekretaris Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Anthony Leong mengatakan, kinerja Jaksa Agung ST Burhanuddin patut diapresiasi. Apalagi belakangan sebagian persoalan hukum besar berhasil dibongkar.
“Keberanian Kejagung dalam bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada membongkar kasus-kasus besar patut diapresiasi,” ujar Anthony yang mana baru selesai executive course pada Kementerian Defense (Kemhan), Jakarta, hari terakhir pekan (11/10/2024).
Kerja-kerja penegakan hukum yang dimaksud dijalankan Jaksa Agung di lima tahun terakhir membuahkan hasil. Bisa dilihat, Kejagung menjadi lembaga penegak hukum yang dimaksud paling dipercaya publik.
Selama memimpin, Jaksa Agung tak pandang bulu pada penegakan hukum. Terbukti, berbagai nama-nama besar yang dimaksud tak lepas dari upaya penegakan hukum yang mana dijalankan Kejagung, mulai dari menteri kemudian lainnya.
“Prestasi Kejagung yang sekarang sudah ada seharusnya diteruskan di tempat periode mendatang dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto serta wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Kejagung jangan sampai kendur,” kata Pakar Komunikasi dan juga juga Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS).
Wakil Sekretaris Umum PSMTI Anthony Leong. Foto: Ist
Selama kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, berikut persoalan hukum kakap yang dimaksud berhasil diungkap dengan nilai kerugian negara fantastis:
– Kasus PT Timah Tbk dengan kerugian negara mencapai Rp300 triliun.
– Kasus Duta Palma Group, kerugian negara baik keuangan maupun perekonomian mencapai Rp104,1 triliun.
– Kasus PT Asabri (Persero), kerugian negara diakibatkan penyimpangan di pengelolaan dana penanaman modal kemudian keuangan mencapai Rp22,78 triliun selama periode 2012-2019.
– Kasus ekspor Crude Palm Oil (CPO), kerugian negara akibat izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang mengakibatkan minyak goreng langka mencapai Rp18,3 triliun.
– Kasus Asuransi Jiwasraya, kerugian negara akibat korupsi di tempat perusahaan ini mencapai sekitar Rp16,81 triliun.
– Kasus PT Garuda Indonesia, kerugian negara diperkirakan sebesar Rp8,8 triliun terkait dengan pengadaan pesawat udara yang tak sesuai prosedur.
– Kasus BTS BAKTI Kementerian Komunikasi serta Informasi, kerugian negara di persoalan hukum yang dimaksud mencapai Rp8,03 triliun.
