JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa sebanyak 40 perusahaan diduga belum memenuhi kewajibannya pada membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran untuk pekerja.
“Pagi tadi saya mendapat laporan sekitar 40 perusahaan yang tersebut menunggak, tetapi kami masih perlu menelusuri detail kasusnya,” ujar Yassierli di tempat Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/3/2025).
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan masih terus membuka posko pengaduan terkait pembayaran THR. Setiap laporan yang dimaksud masuk akan diperiksa oleh pengawas ketenagakerjaan sebelum ditindaklanjuti.
“Kami terus menerima laporan. Setiap pengaduan akan diverifikasi lebih tinggi dulu, lalu pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pengecekan. Jika laporan terbukti valid, maka akan diproses lebih besar lanjut,” jelasnya.
Yassierli juga memaparkan tahapan pemeriksaan yang mana dilakukan. Setelah nota pemeriksaan pertama dikeluarkan, perusahaan diberikan waktu tujuh hari untuk merespons.
Jika tak ada tindakan lanjut, maka nota pemeriksaan kedua akan diterbitkan di tiga hari berikutnya. Jika perusahaan masih abai, maka Kemenaker akan memberikan rekomendasi lebih tinggi lanjut.
Mengenai sanksi bagi perusahaan yang digunakan menunggak THR, Yassierli menyebutkan bahwa konsekuensinya bisa saja sebagai teguran administratif hingga rekomendasi untuk pemerintah area terkait kelangsungan bisnis perusahaan.
