JAKARTA – Petisi Komunitas Ibukota Indonesia Antikorupsi mengatur aksi demonstrasi di tempat Gedung Merah Putih KPK , Hari Jumat (8/11/2024). Aksi yang disebutkan menuntut KPK memberikan kejelasan terhadap perkara dugaan korupsi e-KTP lalu pengadaan alat kebugaran (alkes) di dalam Provinsi Banten.
Ketua Petisi Publik DKI Jakarta Antikorupsi Hasan Assegaf menyatakan dua persoalan hukum yang disebutkan menyeret nama calon gubernur juga perwakilan gubernur Jakarta. “Kami memohon untuk KPK untuk sanggup memberikan kepastian hukum terhadap skandal tindakan hukum dugaan perkara yang melibatkan Pramono Anung di skandal perkara e-KTP,” kata Hasan di dalam Gedung Merah Putih KPK.
“Selain itu, perkara pengadaan proyek alat kondisi tubuh di dalam Provinsi Banten,” sambungnya.
Hasan menyebutkan, dugaan korupsi pengadaan alkes Provinsi Banten itu diduga menyeret nama Rano Karno. Terkait permintaan kejelasan dua tindakan hukum tersebut, Hasan menyatakan pihaknya telah dilakukan bersurat ke Lembaga Antirasuah pada 6 November 2024.
“Jangan membiarkan kesulitan Pramono Anung dan juga Rano Karno itu tak ada kepastian hukum yang tersebut pada akhirnya bisa jadi memunculkan perkiraan yang mana tidaklah jelas di area ruang publik,” ujarnya.
Terpisah, Juru Bicara Pramono Anung-Rano Karno Chico Hakim menyatakan dua sosok yang dimaksud merupakan pihak yang tersebut bersih dari korupsi. “Terbukti merek telah menjabat di tempat pemerintahan puluhan tahun,” kata Chico.
