JAKARTA – Asas Dominus Litis pada Revisi KUHAP berada dalam menjadi sorotan oleh sebab itu secara mendasar mengubah sistem penegakan hukum yang digunakan berlaku dalam Indonesia. Hal itu juga dapat mengakibatkan ketidakseimbangan implementasi fungsi kepolisian .
Analis intelijen, pertahanan, dan juga keamanan, Ngasiman Djoyonegoro mengatakan, pada waktu ini sistem penegakan hukum di tempat Indonesia menganut asas diferensiasi fungsional. Di mana para aktor-aktor penegak hukum memiliki kemandirian masing-masing juga berposisi setara.
Penyidikan kemudian penyelidikan ada di area kepolisian, penuntut umum di area kejaksaan , lalu persidangan ada pengadilan. “Semua lembaga itu menjalankan fungsinya masing-masing secara setara, tak ada yang digunakan lebih tinggi tinggi,” kata Simon, panggilan akrabnya, Kamis (6/3/2025).
Simon berpendapat asas dominus litis di RKUHAP memberikan kewenangan terhadap kejaksaan untuk menentukan apakah suatu perkara pidana bisa saja ke pengadilan atau tidak. Kewenangan penuh Kejaksaan pada menentukan kelanjutan suatu perkara ini berpotensi merusak sistem penegakan hukum yang sudah ada ada.
Dalam analisis Simon, asas dominus litis yang dimaksud memberikan kewenangan penuh terhadap kejaksaan pada menentukan kelanjutan suatu perkara berpotensi merusak sistem penegakan hukum selama ini. “Kita sudah ada melaksanakan sistem yang dimaksud menganut asas diferensiasi fungsional sejak KUHAP pertama kali disahkan pada 1981, artinya sudah ada 44 tahun kita menganut sistem ini sehingga mengakar pada sistem tata hukum kita,” jelasnya.
Dalam implementasi kebijakan, memanglah ada sesuatu kelemahan serta kendala ketika dilaksanakan di dalam lapangan. Namun bukanlah berarti hal demikian mengubah sistem secara mendasar sehingga mengganggu penyelenggaraan penegakan hukum yang tersebut telah serta sedang berlangsung.
Dalam kesetaraan antara lembaga-lembaga penegakan hukum, yang mana utama yang dimaksud perlu dilihat adalah akuntabilitas proses penegakan hukum itu sendiri. “Lebih baik, kita memperbaiki aspek-aspek penegakan hukum yang digunakan meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum, baik di dalam kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun profesi pengacara,” ujarnya.
Simon juga menyoroti tugas utama kepolisian selain penegakan hukum, yaitu menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Bagaimana Kepolisian dapat berwibawa lalu berpengaruh di area berada dalam rakyat salah satunya adalah adanya kewenangan untuk penyidikan dan juga penyelidikan yang tersebut melekat di area kepolisian.
“Pemberlakuan asas dominus litis di RKUHP yang digunakan memindahkan fungsi penyidikan juga penyelidikan oleh kepolisian untuk kejaksaan menempatkan kepolisian semata-mata sebagai alat pengamanan dan juga ketertiban publik semata,” jelasnya.
Sementara itu, penindakan pelaku kejahatan di dalam lapangan memerlukan peran kepolisian. Risiko kejaksaan muncul ketika terjadi tindakan kriminal berat, bagaimana menyelesaikannya sementara personel Kejaksaan lebih besar terbatas apabila dibandingkan dengan Polri. “Kalau kepolisian kan memang sebenarnya fungsinya untuk penegakan hukum, keamanan serta ketertiban masyarakat. Jadi lebih tinggi sederhana,” imbuhnya.
Dalam konteks penegakan hukum pada waktu ini aspek yang digunakan perlu ditingkatkan adalah akuntabilitas kemudian pengawasan masyarakat terhadap penegak hukum, baik terhadap Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan. “Kinerja kelembagaan yang akuntabel juga transparan saya kira itu yang tersebut harus difokuskan pada KUHAP supaya asas keadilan, kepastian hukum, kemudian kemanfaatan hukum dapat dirasakan oleh warga luas guna menggalang visi Asta Cita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” terangnya.
