JAKARTA – Strategic Policy Unit (SPU) Inisiatif TEKAD dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, lalu Transmigrasi (Kemendesa PDTT) meluncurkan Inisiatif Bantuan Advokasi, Hukum, serta Usaha Desa (BAHU Desa). Inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan warga desa pada menghadapi persoalan hukum sekaligus memacu pengembangan bisnis perekonomian lokal yang dimaksud berkelanjutan.
“BAHU Desa akan menjadi motor penggerak kemandirian penduduk desa, khususnya di memberikan pemahaman juga pemeliharaan hukum yang dimaksud lebih banyak baik bagi warga desa,” kata Advisor Area Hukum juga Kebijakan Publik SPU Proyek TEKAD, Muhammad Ja’far Shodiq, Hari Minggu (13/10/2024).
Shodiq menjelaskan, BAHU Desa berperan sebagai wadah untuk menyediakan akses layanan hukum juga edukasi terkait hak-hak warga desa. Rencana ini juga berupaya menyelesaikan sengketa dan juga hambatan hukum di dalam tingkat desa. “BAHU Desa merupakan lembaga bantuan hukum di area level desa yang mana siap mendampingi publik yang membutuhkan advokasi hukum,” tambahnya.
Meski ketika ini telah ada inisiatif seperti Jaga Desa, Bale Mediasi, dan juga Paralegal Desa, BAHU Desa hadir dengan pendekatan yang tersebut lebih tinggi spesifik kemudian disesuaikan dengan tantangan di tempat setiap desa. “Para pendamping desa nantinya akan dibekali pengetahuan serta keterampilan hukum agar mampu memberikan advokasi yang digunakan lebih besar efektif bagi masyarakat,” kata Shodiq.
Selain fokus pada bidang hukum, BAHU Desa juga memperkuat pemberdayaan kegiatan ekonomi desa dengan memasarkan bidang usaha yang tersebut berkelanjutan. Proyek ini diharapkan dapat menguatkan peluang perekonomian desa dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“BAHU Desa juga akan memberikan pendampingan legalitas bagi badan bisnis desa, sehingga memperlancar berbagai proses usaha, dari establishment hingga akses permodalan di dalam lembaga perbankan,” paparnya.
Program BAHU Desa mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak, termasuk Kejaksaan RI, para kepala desa, Dinas Pemberdayaan Komunitas Desa (PMD), dan juga pendamping desa dalam tingkat provinsi dan juga kabupaten. Kehadiran BAHU Desa dinilai sebagai solusi konkret menghadapi berbagai tantangan hukum serta sektor ekonomi yang digunakan dihadapi rakyat desa. “Kami berharap melalui BAHU Desa, desa-desa di dalam seluruh Indonesia dapat semakin tangguh di menghadapi tantangan hukum kemudian mengembangkan usaha secara berkelanjutan,” tutup Shodiq.
SPU di Rencana TEKAD bertugas untuk mengkaji serta memberikan solusi strategis terhadap masalah-masalah di area desa, juga mengupayakan Menteri Desa PDTT pada mengembangkan peluang perekonomian desa.
