JAKARTA – Anggota Badan Legislasi ( Baleg ) DPR Andreas Hugo Pareira menjelaskan, Revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib DPR) sanggup menguatkan fungsi pengawasan parlemen. Ia menyampaikan, revisi aturan yang dimaksud disahkan beberapa lalu merupakan usulan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
Usulan dilayangkan untuk meningkatkan kekuatan fungsi pengawasan DPR terhadap pejabat lembaga maupun komisi yang mana disepakati di tempat rapat paripurna. “Revisi Tatib sesuai penjelasan pimpinan Baleg merupakan usulan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk meningkatkan kekuatan fungsi pengawasan yang tersebut dilaksanakan oleh DPR terhadap calon terpilih untuk lembaga negara maupun komisi-komisi yang mana diputuskan di tempat paripurna,” ujar Andreas pada waktu dihubungi, Kamis (6/2/2025).
Politikus PDIP ini menyampaikan, DPR bisa jadi melakukan evaluasi secara berkala terhadap pejabat lembaga juga negara yang mana ditetapkan melalui Paripurna DPR. Nantinya, kata dia, evaluasi itu akan diserahkan ke pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti.
“Penguatan fungsi yang disebutkan melalui evaluasi juga hasil evaluasi yang dimaksud diserahkan terhadap pimpinan dewan,” terang Hugo.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, hasil evaluasi terhadap pejabat yang tersebut terpilih dari hasil fit and proper test bersifat rekomendasi. Untuk itu, ia menerangkan, DPR tak punya wewenang untuk mencopot pejabat hasil uji kelayakan juga kepatutan setelahnya dievaluasi.
Pernyataan itu dilontarkan Dasco merespons kabar DPR punya wewenang pejabat hasil fit and proper test pasca diadakan evaluasi sebagaimana tercantum di aturan yang tersebut baru disahkan. Aturan itu yakni Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Dasco menerangkan bahwa DPR miliki fungsi pengawasan yang diatur pada konstitusi. Ia pun menegaskan bahwa hasil evaluasi itu bersifat rekomendasi.
“Jadi, pada fungsi pengawasan itu kan kemudian DPR ada hak untuk memonitor hasil fit and proper,” terang Dasco terhadap wartawan, Kamis (6/2/2025).
Dasco mencontohkan, evaluasi bisa saja diadakan bagi pejabat yang digunakan telah lama mengidap penyakit tertentu, tetapi masa pensiunnya masih lama. Dalam kondisi itu, ia menilai, evaluasi bisa jadi dilaksanakan agar jabatan itu diemban oleh sosok yang digunakan mampu.
