DKI Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan penyaluran beras Inisiatif Stabilisasi Pasokan dan juga Harga Pangan (SPHP) akan lebih besar fokus pada wilayah yang tarif beras mediumnya lebih tinggi tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Deputi Lingkup Ketersediaan kemudian Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa memaparkan pada area yang tersebut disebut "merah" atau miliki nilai tukar lebih tinggi dibandingkan dengan area lainnya seperti Kepulauan Maluku serta Papua.
"Indikator keberhasilan acara beras SPHP kali ini bukanlah besar yang dimaksud disalurkan, tapi efektivitas pada penurunan nilai di dalam wilayah yang digunakan disalurkan," ujar Ketut ke Jakarta, Selasa.
Menurut Ketut, salah satu langkah yang tersebut mampu dijalankan adalah dengan menggandakan pasokan ke wilayah tersebut.
Misalnya, kata Ketut, apabila dalam Papua biasa mendapat 1.000 ton beras maka akan digandakan berubah jadi 2.000 ton beras. Upaya ini diyakini Ketut dapat menekan tarif beras dalam area yang dimaksud dianggap selalu tinggi.
Lebih lanjut, Ketut menyampaikan penyaluran beras SPHP dengan jumlah keseluruhan yang digunakan sejenis rata pada tiap daerah, tiada lagi mampu diterapkan pada 2025.
"Jangan sampai kejadiannya, kita laksanakan SPHP, membiarkan semuanya begini semata (volume beras yang mana sama), tapi tidak ada ada penurunan harga. Ini adalah menjadi koreksi kami, evaluasi kami di dalam tahun 2023-2024," kata Ketut.
Diberitakan sebelumnya, Bapanas akan memberikan sanksi terhadap penjual yang digunakan berjualan beras Stabilisasi Pasokan juga Harga Pangan (SPHP) dalam berhadapan dengan harga jual eceran tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram.
"Ini adalah beras pemerintah, begitu beras pemerintah maka penerapan HET-nya bermetamorfosis menjadi wajib. Wajib lalu apabila dilanggar ada sanksi," ujar Ketut.
Ketut menyampaikan seluruh pihak terkait harus mematuhi aturan yang digunakan berlaku untuk SPHP. Dengan demikian, nilai beras yang digunakan diterima oleh konsumen sesuai dengan HET.
Penyaluran beras SPHP sendiri merupakan upaya dari pemerintah untuk menekan tarif beras. Oleh karenanya, ia menekankan bukan boleh ada permainan nilai ke tingkat pengecer.
Artikel ini disadur dari Bapanas: Program SPHP fokus di wilayah dengan harga beras di atas HET
