JAKARTA – Peneliti The Reform Initiative (TRI) sekaligus dosen Fakultas Perekonomian Universitas Airlangga, Unggul Heriqbaldi, menilai kebijakan tata kelola subsidi Liquified Petroleum Gas ( LPG ) 3 kilogram (kg) sebagai langkah strategis yang dimaksud diambil oleh pemerintah. Kebijakan tata kelola yang tersebut dimaksud adalah mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan yang dimaksud mampu dipantau oleh negara.
“Penataan distribusi LPG bersubsidi oleh pemerintah merupakan langkah strategis mengingat beban fiskal subsidi energi yang dimaksud terus meningkat,” ujar Unggul di pernyataannya, dikutipkan pada Hari Jumat (21/2/2025).
Kendati demikian, Unggul memberi peringatan bahwa penyesuaian tarif serta perbaikan sistem distribusi gas melon yang disebutkan harus dirancang dengan cermat. Kata dia, upaya reformasi di tempat kedua area ini butuh perencanaan yang dimaksud matang juga implementasi yang terukur agar dampaknya tetap memperlihatkan terkendali secara dunia usaha kemudian sosial.
“Pemerintah harus meyakinkan bahwa mekanisme penyesuaian tiada memunculkan gejolak yang mana dapat memperburuk daya beli penduduk rentan. Oleh lantaran itu, proses delivery kebijakan ini harus diadakan secara bertahap, transparan, juga dengan strategi mitigasi yang tersebut jelas agar tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan benar-benar tercapai,” katanya.
Di sisi lain, lanjut Unggul, kendati subsidi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, efektivitasnya di mengempiskan kemiskinan masih perlu diteliti lebih lanjut jauh. Pasalnya, kata Unggul mengutip data Estimasi World Bank (2022), setiap 1 persen Ekonomi Nasional yang digunakan dialokasikan untuk subsidi komponen bakar hanya sekali mampu menurunkan kemiskinan sebesar 1,2 persen.
“Ini sangat jauh tambahan rendah dibandingkan bantuan segera yang dimaksud dapat mengempiskan kemiskinan hingga 6,4 persen. Oleh dikarenakan itu, menjamin ketepatan sasaran menjadi kunci agar anggaran subsidi benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap kelompok rakyat yang tersebut paling membutuhkan,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer dapat diubah menjadi pangkalan agar warga sanggup mendapatkan nilai yang mana sesuai ketika membeli dengan segera di dalam pangkalan. Kebijakan yang disebutkan kemudian disempurnakan kembali dengan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan.
