Berapa besaran pajak sepeda gowes motor listrik?

Motor listrik berubah jadi salah satu pilihan kendaraan yang digunakan ramah lingkungan, motor listrik mengalami peningkatan popularitas di Indonesia. Selain adanya bantuan subsidi dari pemerintah, biaya pajak yang digunakan dikeluarkan juga cenderung lebih tinggi terjangkau dibandingkan motor berbahan bakar bensin.

Pajak untuk motor listrik telah dilakukan diterapkan sejak beberapa tahun berikutnya dengan besaran yang dimaksud berbeda dari motor konvensional. Tarif pajak motor listrik yang tersebut tambahan ekonomis, menciptakan berbagai pengguna sepeda gowes motor tertarik menggunakan motor listrik.

Motor listrik dikenakan pajak tahunan, salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang wajib dibayar oleh setiap pemiliknya. Selain itu, pengguna motor listrik juga diharuskan membayar Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008.

Masyarakat harus membayar pajak motor listrik pada kantor SAMSAT sesuai dengan wilayah domisili mereka. Meskipun total yang digunakan harus dibayar tertera di STNK, berikut merupakan cara menghitung estimasi kemudian ketentuan pembayaran pajak sepeda gowes motor listrik.

Pajak STNK motor listrik terdiri dari dua komponen utama: PKB dan juga SWDKLLJ. Berikut penjelasan singkat tentang per individu komponen.

1. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)

PKB merupakan pajak tahunan yang mana dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan (NJK). Tarif untuk motor listrik adalah maksimum 10% dari NJK, meskipun pemerintah seringkali memberikan insentif dengan menurunkan tarif ini.

SWDKLLJ merupakan sumbangan yang dimaksud tak segera terkait dengan pajak. Besarannya tergantung pada jenis kendaraan juga kapasitas mesin yang mana dikonversi dari daya listrik.

1. Pembebasan PKB lalu BBNKB

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023, pemilik motor listrik murni baru (bukan hasil konversi) akan dibebaskan dari PKB lalu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Peraturan ini berlaku sejak 11 Mei 2023.

PMK Nomor 8 Tahun 2024 mengatur insentif PPN untuk kendaraan listrik berbasis baterai. Pembelian motor listrik akan dikenakan PPN sebesar 1 persen dari biaya jual, berjauhan lebih lanjut rendah dibandingkan tarif normal yang mencapai 11 persen.

Beberapa pemerintah area juga memberikan insentif tambahan untuk motor listrik, seperti pengurangan PKB atau pembebasan biaya balik nama.

Meskipun ada pembebasan PKB juga insentif PPN, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) permanen harus dibayar. Besarannya bergantung pada jenis kemudian kapasitas motor listrik yang dimaksud dimiliki.

Biaya pajak tahunan motor listrik sangat bergantung pada nilai serta jenisnya. Secara umum, estimasi biaya pajak tahunan berkisar antara 1,5 persen hingga 2,5 persen dari harga jual jual kendaraan. Berikut merupakan perkiraan biaya untuk beraneka kategori motor listrik:

1. Motor listrik terjangkau (Rp 15 juta) Estimasi pajak tahunan sekitar Mata Uang Rupiah 225.000 – Rupiah 375.000.

2. Motor listrik menengah (Rp 30 juta) Estimasi pajak tahunan sekitar Rupiah 450.000 – Rupiah 750.000.

3. Motor listrik premium (Rp 50 juta) Estimasi pajak tahunan sekitar Rupiah 750.000 – Simbol Rupiah 1.250.000.

Biaya pajak untuk setiap merek motor listrik sebanding juga tiada bervariasi. Untuk pengurusan STNK juga plat nomor motor listrik, biayanya berkisar antara 2 hingga 4 jt rupiah. Penggunawan cuma perlu memaparkan KTP ketika membeli motor listrik, lalu serangkaian selanjutnya akan dibantu oleh sales ke tempat pembelian.