JAKARTA – Beredar sebuah dokumen yang berisi komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR sebanyak 13 komisi. Jumlah itu bertambah dari DPR periode 2019-2024 yang dimaksud hanya sekali mempunyai 11 komisi.
Penambahan jumlah keseluruhan komisi itu lantaran adanya nomenklatur beberapa orang kementerian Pemerintahan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto ada yang dipecah. Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan, jumlah agregat komisi akan disampaikan pada Hari Senin (14/10/2024) pekan depan.
“Insyaa Allah diberitahukan Senin. Komposisi masih digodok,” ujar Adies Kadir ketika dihubungi, Kamis (10/10/2024).
Adies tak ingin membocorkan jumlah keseluruhan komisi dalam DPR. Ia menegaskan, pimpinan DPR akan menyelenggarakan rapat sebelum menentukan jumlah total komisi. Setelah itu, DPR akan mengatur badan musyawarah (Bamus).
“(Jumlahnya) masih digodok ini,” katanya.
Dalam draf yang beredar, adapun susunan komisi di dalam DPR beserta mitra kerjanya sebagai berikut:
Komisi I
Pertahanan, Luar Negeri, kemudian Informatika
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi kemudian Informatika
4. Panglima TI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, serta TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber lalu Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
8. Badan Security Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Berita Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)
Komisi II
Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, lalu Pemberdayaan Aparatur
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria lalu Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
4. Komisi Pemilihan Umum RI (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)
6. Badan Pengawas pemilihan raya RI (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Lembaga Administrasi Negara (ANI)
11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
12. Otorita Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN)
13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)
