JAKARTA – Pelayanan Rumah Sakit (RS) VIP termasuk pada jasa mewah sehingga akan datang dikenakan PPN 12% mulai 1 Januari 2025, mendatang. Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin menilai, idealnya RS VIP itu tak kena PPN 12%, oleh sebab itu penyediaan fasikitas pelayanan kondisi tubuh itu merupakan tugas negara.
“Idealnya sih gak kena ya (PPN 12%), lantaran kondisi tubuh itukan bagian dari tugas negara di hal pelayanan publik,” tutur Zainul ketika dihubungi, Rabu (18/12/2024).
Zainul menegaskan bahwa fungsi RS itu lebih lanjut ke pelayanan rakyat daripada mencari provit. Ia pun meyakini, banyak pasien memilih kamar VIP bukanlah untuk bermewah-mewahan.
“Soal orang memilih kamar VIP, untuk hari ini bukanlah berarti beliau sedang bermewah-mewahan, tapi seringkali akibat kelas standart dalam RS penuh juga harus antri cukup lama. Sementara pasien harus segera mendapatkan tindakan,” tutur Zainul.
Untuk itu, politisi PKB ini pun mempertanyakan pengenaan PPN 12% untuk kamar VIP RS. “Masak kamar VIP RS disamakan dengan barang mewah?” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan PPN 12% berlaku untuk rumah sakit kelas VIP dan juga jasa lembaga pendidikan internasional.
Menurut Sri Mulyani, PPN 12% akan dikenakan pada barang-barang yang dikategorikan mewah, seperti RS kelas VIP lalu sekolah internasional yang tersebut berbayar mahal. Namun, barang-barang serta jasa yang penting untuk keberadaan sehari-hari, seperti beras, daging, sayur, transportasi, serta kesehatan, masih akan dibebaskan dari PPN.
“Agar azas gotong royong di tempat mana PPN 12% dikenakan bagi barang yang tersebut dikategorikan mewah maka kita akan sisir untuk kelompok nilai barang-barang kemudian jasa yang digunakan merupakan barang jasa kategori premium yang dimaksud seperti RS kelas VIP, institusi belajar standar internasional yang tersebut berbayar mahal,” kata Menkeu Sri Mulyani pada Pertemuan Pers Paket Kebijakan Ekonomi, Mulai Pekan (16/12/2024).
