JAKARTA – Mantan kader PDIP Effendi Simbolon menyinggung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan terdakwa suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Awalnya Effendi turut prihatin usai Hasto ditetapkan dituduh oleh KPK.
Hasto dijerat sebagai dituduh tindakan hukum dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dimaksud pada waktu ini masih buron yakni Harun Masiku terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Effendi menyoroti telah seharusnya dijalankan evaluasi di area tubuh PDIP, termasuk kemungkinan agar Ketum PDIP diperbarui.
“Ya harus ditingkatkan semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya harus diperbaharui. Bukan hanya saja level Sekjen ya. Sudah waktunya lah, telah waktunya ada pembaharuan total,” ucapannya usai hadir di acara di area Kementerian Infrastruktur serta Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Dia menilai tindakan hukum yang menjerat Hasto telah fatal. Apalagi parpol bukanlah milik perseorangan oleh sebab itu diatur di UU sehingga pertanggung jawaban parpol adalah terhadap publik.
“Karena ini kan fatal, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu tidak milik perorangan, partai itu diatur undang-undang parpol. Jadi, harus mempertanggungjawabkan terhadap publiknya juga harus tinggi,” ungkapnya.
Menurut Effendi, pergantian Ketum PDIP bukanlah sekadar regenerasi namun dikarenakan harus mempertanggungjawabkan permasalahan ini. “Bukan persoalan regenerasi, harus ada pertanggung jawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum,” ucapnya.
Dia kembali menegaskan bahwa Ketum PDIP seharusnya mengundurkan diri sebagai pertanggung jawaban hambatan hukum yang digunakan menjerat kadernya. “Ya harus mengundurkan diri. Mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggung jawaban, ini kan hambatan serius, permasalahan hukum. Bukan hambatan sebatas etika yang dimaksud digembar-gemborkan, ini hukum,” ujarnya.
