JAKARTA – otoritas Provinsi DKI DKI Jakarta kembali mengimbau publik untuk memahami juga memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Ketentuan ini telah lama diatur pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Ibukota Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan juga Retribusi Daerah, yang dimaksud merupakan aksi lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintahan Pusat lalu Daerah.
Kepatuhan membayar PKB tidak hanya sekali kewajiban administratif, tetapi juga bentuk partisipasi nyata terhadap pembangunan kota. Dana dari PKB digunakan untuk perbaikan infrastruktur, pengembangan layanan transportasi, dan juga peningkatan prasarana umum dalam Jakarta.
“Pemerintah Provinsi DKI Ibukota Indonesia meminta seluruh warga untuk membayar PKB tepat waktu demi terciptanya sistem pelayanan masyarakat yang digunakan lebih banyak baik kemudian pembangunan wilayah yang digunakan berkelanjutan,” ujar Kepala Pusat Angka juga Data Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, melalui pernyataannya, hari terakhir pekan (4/4/2025).
PKB merupakan pajak yang dikenakan melawan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di area wilayah DKI Jakarta. PKB adalah pajak yang dibebankan untuk setiap orang atau badan yang digunakan mempunyai atau menguasai kendaraan bermotor. Jenis kendaraan yang dimaksud dikenakan pajak mencakup kendaraan darat juga air, kecuali jenis tertentu yang dimaksud mendapatkan pengecualian.
Kendaraan yang digunakan Tidak Dikenakan PKB:
1. Kereta api
2. Kendaraan untuk kepentingan pertahanan juga keamanan negara
3. Kendaraan milik kedutaan besar, konsulat, atau lembaga internasional yang memperoleh prasarana pembebasan pajak
4. Kendaraan berbasis energi terbarukan
5. Kendaraan milik produsen atau importir yang digunakan digunakan belaka untuk pameran dan juga bukanlah untuk dijual
