JAKARTA – Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota ke-10 kelompok dunia usaha BRICS , sebuah kelompok perekonomian negera berprogres terdepan yang mana memegang peranan penting pada perekonomian global yang mana anggota utamanya terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, juga Afrika Selatan.
Bergabungnya Indonesia dengan BRICS diperkirakan akan memberikan berbagai faedah bagi Indonesia pada bidang ekonomi, perdagangan, stabilitas mata uang, hingga diplomasi internasional.
Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Antonio Morato Tavares menjelaskan, berbagai kegunaan sekaligus tantangan yang digunakan dapat diraih Indonesia dari keanggotaan ini, teristimewa pada bidang ekonomi juga geopolitik. Menurutnya, BRICS menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kekuatan perdagangan kemudian lingkungan ekonomi Indonesia.
“Saat ini, 62% dari total produksi kelapa sawit Indonesia diimpor oleh negara-negara anggota BRICS. Dengan populasi BRICS yang dimaksud mencapai 45% populasi dunia, sekitar 900 jt orang, keanggotaan ini memberikan akses pangsa yang dimaksud besar lalu memperlancar perdagangan di tempat antara anggotanya,” tutur Jose pada diskusi masyarakat bertajuk “BRICS: Menakar Langkah Indonesia” yang dimaksud dijalankan Ikatan Alumni Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran (IKAHI Unpad) di dalam Jakarta.
Jose juga menyoroti kekuatan kegiatan ekonomi BRICS yang mana mencapai 35% dari Sistem Domestik Bruto (GDP) dunia berdasarkan purchasing power parity (daya beli masyarakat), lebih tinggi tinggi dibandingkan G7 yang mana semata-mata 30%. Meski demikian, beliau mengingatkan perlunya kewaspadaan menghadapi tantangan perekonomian global yang tersebut ketika ini lesu.
Dalam konteks geopolitik, Indonesia berpotensi menjadi jembatan penghubung antara BRICS serta Organisasi untuk Kerja Sama juga Pembangunan Sektor Bisnis (OECD), yang mana didominasi negara-negara Barat. Indonesia telah dilakukan melamar menjadi anggota OECD pada 2024, tetapi keanggotaan yang dimaksud belum disetujui.
Dengan urusan politik luar negeri yang dimaksud bebas aktif, Indonesia menekankan bahwa kegunaan dari BRICS bersifat ekonomi, tanpa mengubah tempat politiknya. “Jembatan ini efektif lantaran kedudukan kebijakan pemerintah luar negeri kita yang dimaksud bebas aktif,” ujar Jose.
Sementara, Asisten Deputi Stabilisasi Harga Kementerian Koordinator Pangan, Siradj Parwito, menggalang langkah Indonesia bergabung ke BRICS. Dia menyampaikan New Development Bank (NDB), bank konstruksi milik BRICS—sebagai sumber alternatif pembiayaan untuk proyek-proyek perkembangan Indonesia.
“Dana NDB dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek berisiko tinggi yang dimaksud sulit menarik minat penanam modal swasta, seperti proyek energi geotermal. Kata kuncinya adalah bankable. Dengan pendanaan ini, proyek-proyek kita yang tersebut berisiko tinggi bisa jadi direstrukturisasi agar lebih lanjut menarik bagi investor,” pungkasnya.
