JAKARTA – Penahanan beberapa jumlah petinggi subholding Pertamina beserta rekanan melawan dugaan korupsi impor minyak dinilai tak hanya saja merusak reputasi perusahaan, namun juga berdampak luas bagi BUMN energi nasional tersebut. Skandal yang tersebut disebut-sebut merugikan negara hingga Rp193,7 triliun itu berpotensi mempengaruhi arus kas, investasi, dan juga perkembangan Pertamina ke depan.
Ekonom juga pakar kebijakan masyarakat UPNVJ Achmad Nur Hidayat mengatakan, persoalan hukum ini dapat mengguncang kepercayaan mitra global dan juga penanam modal asing terhadap Pertamina. “Mitra internasional, seperti perusahaan energi asing yang bermitra di proyek kilang atau eksplorasi, mungkin saja mengevaluasi ulang risiko bekerja mirip dengan Pertamina pasca-skandal ini,” kata Achmad di keterangan tertulisnya, Hari Sabtu (1/3/2025).
Reputasi tata kelola yang tercoreng menurutnya akan menciptakan pemodal lebih besar berhati-hati, khawatir akan prospek kerugian finansial akibat praktik curang. Indikasi itu, kata dia, tampak dari besarnya perhatian media internasional yang tersebut menyoroti skandal ini. “Peliputan kritis media asing menunjukkan perhatian global terhadap isu governance Pertamina,” tandasnya.
Menurut dia, tekanan umum juga pemodal dapat menciptakan Pertamina tambahan sulit menggaet penanaman modal baru atau pinjaman luar negeri dengan bunga rendah hingga perusahaan membuktikan pembenahan tata kelola. Mitra strategis mungkin saja menuntut penerapan compliance lalu transparansi lebih banyak ketat sebagai aturan kelanjutan investasi.
Reputasi yang digunakan tercoreng ini juga mengempiskan sikap tawar Pertamina di negosiasi internasional, misalnya pada waktu hendak menjalin aliansi strategis atau membeli aset di tempat luar negeri.
Skandal ini, lanjut Achmad, juga memukul kepercayaan rakyat terhadap Pertamina. Dugaan pengoplosan pada skandal ini menimbulkan jutaan konsumen BBM Pertamina mempertanyakan apakah item yang digunakan mereka itu beli benar-benar sesuai spesifikasi. “Efeknya, citra Pertamina di tempat mata konsumen menurunkan drastis. Pertamina sebelumnya dipandang sebagai penyedia BBM andal, tapi persoalan hukum ini menodai reputasi tersebut,” tegasnya.
Terganggunya kepercayaan ini, lanjut Achmad, mampu berdampak pada perilaku konsumen – misalnya, konsumen kelas menengah yang digunakan kemungkinan besar beralih ke SPBU swasta (Shell, BP, Vivo) yang tersebut dianggap lebih besar terjamin kualitasnya, meskipun pilihan itu terbatas jumlahnya.
“Pertamina perlu segera melakukan langkah pemulihan kepercayaan seperti uji kualitas BBM secara terbuka, kampanye jaminan mutu, kemudian komunikasi intensif bahwa praktik curang telah lama dihentikan,” tandasnya.
Achmad menambahkan, skandal ini bahkan berpotensi menghambat prospek pertumbuhan Pertamina di jangka pendek. Alasannya, fokus manajemen serta pemerintah mungkin saja teralihkan untuk menyelesaikan hambatan hukum lalu melakukan reformasi internal, sehingga proyek ekspansi sanggup tertunda.
