JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga yang dimaksud signifikan akan berdampak pemangkasan tenaga honorer. Bhima menilai, pengurangan dari sisi belanja pegawai ini akan berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan publik. Bahkan bisa jadi sampai pada pelayanan terhadap warga dapat justru terganggu.
“Efisiensi anggaran ini sanggup terjadi pemangkasan tenaga honorer, tenaga kontrak di area eksekutif Daerah, juga bisa jadi menyebabkan pelayanan masyarakat yang mana terganggu,” kata Bhima ketika dihubungi SINDOnews, Hari Jumat (7/2/2025).
Lebih jauh, Bhima menjelaskan pada tahun 2022 sendiri jumlah total tenaga honorer dalam Indonesia sekitar 2,35 jt orang. Paling sejumlah berada dalam Instansi Kementerian Agama 139.000 orang Kementerian Sosial 40.000 orang, Pemprov Jatim 24 ribu orang, Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat 21 ribu orang, dan juga Pemprov Jateng 21 ribu orang.
Efisiensi anggaran tiada semata-mata berlaku untuk pemerintahan Pusat, tapi juga pemerintahan Daerah. Sehingga efisiensi tenaga honorer dan juga PPPK di area eksekutif juga punya kesempatan besar untuk dilakukan.
“Efeknya nanti pada area bisa jadi terjadi pelayanan umum yang dimaksud juga memburuk. Apalagi Dana Desa juga sebagian kan sudah ada dialokasikan untuk makan bergizi gratis,” tambah Bhima.
Menurutnya, pemangkasan anggaran yang tersebut dilaksanakan oleh eksekutif sendiri bertujuan untuk mendanai inisiatif makan bergizi gratis (MBG) yang tersebut memerlukan APBN cukup besar. Kapasitas fiskal yang terbatas disamping acara yang dimaksud membutuhkan anggaran besar menciptakan langkah efisiensi dijalankan untuk mengalihkan pos anggaran.
“Efisiensi ini sanggup mengganggu tercapainya inisiatif lalu juga bisa jadi menyebabkan perkembangan kegiatan ekonomi 2025, diperkirakan belaka 4,7%. Karena efisiensinya ini hanya sekali untuk MBG. Karena kita tahu juga dampak MBG ternyata bukan sebesar itu (terhadap perekonomian nasional), keterlibatan UMKM -nya juga masih minim,” pungkasnya.
