JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan, tidak ada ada pengurangan pegawai di dalam lingkup Kementerian BUMN, kendati anggaran operasional tahun ini dipangkas akibat adanya efisiensi dari pemerintah pusat untuk anggaran Kementerian dan juga Lembaga (K/L).
Hingga ketika ini pegawai level bawah seperti office boy hingga satpam tidak ada dikurangi. Erick menyebut, pihaknya tetap saja menggunakan anggaran yang digunakan ada untuk memberikan hak para pegawai, tanpa dipotong.
Komitmen Erick Thohir yang dimaksud disampaikan pada rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI, Kementerian Perdagangan, Badan Perlindungan Pelanggan Nasional (BPKN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“Sesuai dengan arahan Komisi VI, pengurangan pegawai itu belum ada sampai hari ini, lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang mana ada,” ujar Erick Thohir ketika raker, Kamis (13/2/2025).
Kendati begitu, tunjangan kinerja lalu insentif lain untuk pegawai belum bisa saja dinaikan tahun ini. “Jadi oleh sebab itu kita tidak ada mampu naikkan tunjangan kinerja lalu lain-lainnya, ya kita proteksi sarana kepegawaian,” paparnya.
Kementerian BUMN harus mengempiskan pos anggaran dari beberapa jumlah inisiatif atau kegiatan sepanjang 2025. Aksi ini menyusul pagu anggaran berpotensi dikurangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Erick mengatakan, batas minimum anggaran operasional Kementerian BUMN tahun ini senilai Rp215 miliar, turun berjauhan dari pagu anggaran 2025 yakni Rp277 miliar.
Jumlah batas minimum anggaran operasional merupakan hasil pengurangan dana yang tersebut telah dihitung Kementerian BUMN juga diusulkan untuk Kementerian Keuangan. “Memang batas minimum kami untuk beroperasional kurang lebih tinggi di dalam Rp215 miliar,” ucapnya.
