Banjarmasin – Pelaksana Pekerjaan Kepala Dinas Pekerjaan Umum lalu Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan (Plt Kadis PUPR Kalsel) Yasin Thoib menyebutkan perkembangan Jembatan Selat Pulau Laut, Daerah Kotabaru, kembali berlanjut pasca sempat berhenti selama puluhan tahun.
Yasin mengungkapkan itu usai Rapat Kerja Dinas PUPR Provinsi Kalsel dengan Komisi III Lingkup Pembangunan lalu Infrastruktur DPRD Provinsi Kalsel yang tersebut juga membidangi perhubungan di dalam Banjarmasin, Selasa.
Mengenai kebijakan efisiensi anggaran pada 2025, Yasin menyatakan hal itu bukan hambatan pada Anggaran Pendapat serta Belanja Daerah (APBD) atau tak terdampak terhadap perkembangan Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru.
"Kami terus mengerjakan pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru yang disebutkan dari sisi kanan juga kiri. Namun, kita mengharapkan bantuan pemerintah pusat untuk bagian berada dalam jembatan," ujar Yasin.
Ia mengungkapkan, Pemprov Kalsel pun mengupayakan memperoleh perizinan untuk keberadaan prasarana perhubungan darat yang menghubungkan daratan Kalimantan dengan Pulau Laut (Ibu Pusat Kota Kota Kotabaru).
Sebab, kata Yasin, pengerjaan Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru yang dimaksud harus mendapatkan izin dari Komisi Keselamatan Jalan, Jembatan serta Terowongan.
Sebagai dampak efisiensi anggaran 2025, Yasin mengakui Pemprov Kalsel mengalami pemotongan sekitar Rp100 miliar.
"Tapi dari anggaran perjalanan dinas, rapat, dan juga dana alokasi khusus (DAK), sedangkan untuk infrastruktur jalan terus," ucap Yasin.
Yasin memperlihatkan kelangsungan pembangunan jembatan pada Anjir Pasar Daerah Barito Kuala (Batola) Provinsi Kalsel pada 2025.
"Jembatan yang tersebut berada di area lintas Trans Kalimantan yang tersebut menghubungkan Kalsel dengan Kalimantan Tengah (Kalteng)," tuturnya.
Rapat Kerja dengan Dinas PUPR serta Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel yang disebutkan dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel H Kartoyo SM didampingi Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel Mustakimah.
Diketahui, jembatan yang mana menghubungkan Batulicin, Wilayah Tanah Bumbu serta Pulau Laut, Kota Kotabaru yang disebutkan miliki panjang sekitar 3,75 kilometer.
Pemprov Kalsel sudah pernah menganggarkan Rp200 miliar dari sisi Batulicin dan juga Rp300 miliar dari sisi Kotabaru. Pada 2025, Pemprov Kalsel mengalokasikan Rp300 miliar dari sisi Batulicin juga Rp450 miliar dari sisi Kotabaru.
Sehingga, anggaran total mencapai Rp1,2 triliun, sedangkan anggaran yang dimaksud diperlukan Rp5,9 triliun, sehingga masih dibutuhkan sekitar Rp4,7 triliun.
Awalnya, Pemprov Kalsel memperkirakan perkembangan Jembatan Pulau Laut dapat dikerjakan selama dua tahun, namun pertimbangan anggaran yang dimaksud besar sehingga rencana perkembangan menjadi tiga tahun, sehingga kemungkinan publik dapat memanfaatkan jembatan yang disebutkan sebagai pelabuhan terbesar pada 2029.
