JAKARTA – Kementerian Daya kemudian Narasumber Daya Mineral (ESDM) resmi melanjutkan kebijakan tarif gas bumi tertentu (HGBT) dengan skema baru bagi tujuh sektor industri, yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan juga sarung tangan karet. Sebanyak 253 pengguna bidang pada saat ini dapat menikmati kebijakan tarif gas bumi yang tambahan kompetitif.
Keberlanjutan kebijakan HGBT ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua berhadapan dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyetujui secara resmi kebijakan ini pada Rabu (26/2), sebagai aksi lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai materi bakar sebesar US$7 per MMBTU dan juga untuk unsur baku sebesar USD6,5 per MMBTU,” ujar Bahlil, baru-baru ini.
Kebijakan ini disambut baik oleh para pelaku industri. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang lalu Industri (KADIN) Indonesia, Saleh Husin, mengatakan, tindakan ini memberikan kepastian bagi sektor serta menyokong daya saing nasional.
“Kami dari KADIN Indonesia menyambut baik kebijakan HGBT yang dimaksud telah dilakukan ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi sektor dan juga mengupayakan daya saing nasional,” ujarnya.
Saleh menilai Keputusan Menteri ESDM itu sangat besar manfaatnya bagi sektor lapangan usaha yang digunakan bergantung pada gas bumi.
“Tentu manfaatnya sangat besar bagi lapangan usaha manufaktur pada negeri sekaligus memberikan kepastian bagi lapangan usaha kemudian meningkatkan kekuatan daya saing nasional. Selain itu di rangka menyokong pemanfaatan energi hijau yang digunakan bersih juga ramah lingkungan, juga agar hasil yang digunakan dihasilkan dapat bersaing dengan barang yang tersebut identik dari negara lain teristimewa negara kawasan ASEAN yang dimaksud menjadi pesaing kita,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Saleh berharap agar insentif ini diperluas ke sektor lapangan usaha lain yang terdampak biaya energi tinggi juga diperkuat dengan pengendalian impor barang jadi melalui Neraca Komoditas kemudian Trade Remedies.
Menurut dia, dengan langkah ini bidang di negeri dapat lebih lanjut terlindungi dari gempuran produk-produk impor murah, khususnya dari China, ASEAN, serta negara lainnya, sehingga target perkembangan kegiatan ekonomi 8% dapat lebih besar mudah tercapai.
