JAKARTA – Anggota Komisi II DPR Ali Ahmad mengajukan permohonan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Perkotaan Nusantara ( IKN ) tak perlu dijalankan secara terburu-buru. Ia memohonkan agar pemindahan ASN mengantisipasi arahan Presiden Prabowo Subianto melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).
“Menteri itu pembantu presiden. Jangan sampai kebijakan menteri melampaui kebijakan presiden,” ujar Ali Ahmad pada keterangan tertoreh yang dikutip, Mulai Pekan (13/1/2025).
Pria yang mana akrab disapa Gus Ali itu menyarankan Menpan-RB Rini Widyantini agar bisa saja belajar dari rencana pemindahan ASN yang tersebut gagal total pada 2024. Kala itu, kata dia, ASN akan dipindahkan secara bertahap pada Juli dan juga September 2024, jelang lalu usai Upacara Peringatan HUT ke-79 RI dalam IKN.
“Rencana pada waktu itu, terlalu memaksakan kehendak, serta risikonya sangat besar bagi keselamatan hidup ASN,” katanya.
Politikus PKB ini pun menilai ada dua risiko yang digunakan dirasakan ASN ketika pindah ke IKN. Pertama, dampak konstruksi infrastruktur gedung perkantoran serta infrastruktur pemukiman atau perumahan.
“Penghuni baru harus beradaptasi dengan cuaca, ketersediaan air kemudian listrik, akses publik, jalan, pasar, juga sebagainya,” kata Gus Ali.
Kedua, dampak sosial, budaya, pendidikan, keamanan, serta ketertiban. Menurutnya, butuh effort yang digunakan tinggi untuk meninggalkan lingkungan hidup yang tersebut sudah ada mapan dengan hidup di tempat lingkungan baru.
