JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menganggap aksi Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) tak tepat dijalankan pada penegakan hukum di area sektor korupsi. Jika terpilih jadi menjadi Ketua KPK, Johanis Tanak berencana meniadakan OTT.
Hal itu disampaikan Tanak pada waktu jalani uji kelayakan dan juga kepatutan (fit and proper test) Calon Pimpinan KPK sama-sama Komisi III DPR, Selasa (19/11/2024).
“Terkait dengan OTT, menurut hemat saya kurang, mohon izin padahal saya di area pimpinan KPK, saya harus mengikuti, tapi berdasarkan pemahaman saya OTT sendiri itu tidak ada pas tidaklah tepat. Karena OTT terdiri dari operasi tangkap tangan,” kata Johanis Tanak.
Merujuk KBBI, Tanak berkata, operasi itu diadakan oleh profesi dokter dengan segala perencanaan yang mana siap. “Sementara pengertian tertangkap tangan menurut KUHAP adalah suatu insiden yang tersebut terjadinya seketika itu juga pelakunya ditangkap. Dan pelakunya dengan segera menjadi tersangka,” katanya.
Kendati demikian, ia menilai ketika pelaku melakukan perbuatan lalu ditangkap tak ada perencanaan. “Nah kalau ada suatu perencanaan operasi itu, terencana, satu dikatakan suatu insiden itu ditangkap, ini suatu tumpang tindih. Itu bukan tepat. Ya menurut hemat saya OTT itu tiada tepat,” tutur Tanak.
Tanak mengaku telah terjadi menyampaikan pendapatnya itu untuk insan KPK lainnya. Namun, ia berkata, OTT itu sudah memjadi tradisi. Namun, ia menantang bila OTT itu dapat diterapkan.
“Tapi, seandainya sanggup jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup, close. Karena itu tidaklah sesuai pengertian yang mana dimaksud pada KUHAP,” kata Tanak yang mana secara langsung mendapat tepuk tangan dari para anggota Komisi III DPR RI.
