JAKARTA – Kamar Dagang juga Industri ( Kadin ) Indonesia akan mendirikan sistem pendataan pekerja migran Indonesia (PMI). Sistem ini bertujuan mempermudah pemerintah memantau keberadaan PMI pada setiap negara penempatan.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengatakan, dengan pendataan juga monitoring lewat perangkat digital, pemerintah akan cepat mengetahui hambatan aktual kemudian memberikan pemeliharaan optimal.
“Selama ada sinyal, keberadaan PMI akan mudah dipantau lewat perangkat digital,” kata Anindya pada siaran pers, disitir Mingguan (16/3).
Anindya menyampaikan, pemerintah Indonesia, melalui Kedutaan Besar (Kedubes), akan melakukan penanganan segera. Diharapkan, sistem digital ini meningkatkan proteksi PMI. PMI diharapkan memanfaatkan sistem digital yang mana disiapkan pemerintah.
Untuk melindungi PMI non-prosedural, teristimewa di dalam Arab Saudi juga Malaysia, Kadin Indonesia memperkuat rencana pemerintah mengakhiri moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi serta melakukan pemutihan. Dalam penyelenggaraan proteksi PMI, Kadin Indonesia akan memulai pembangunan sistem pendataan PMI.
Sistem ini memudahkan pemerintah, KP2MI, dan juga Perwakilan RI memonitor status lalu keberadaan PMI di tempat negara penempatan. Upaya ini dilaksanakan melalui diplomasi chamber to chamber, kolaborasi dengan Diaspora Indonesia, agency/syirkah, juga komunitas PMI.
“Nasib mantan PMI juga menjadi perhatian Kadin Indonesia,” imbuh Anindya.
Adapun, Kadin Indonesia akan menyusun inisiatif pemberdayaan dan juga kewirausahaan. Selain berbagi pengalaman, mantan PMI sanggup kembali bekerja pada negara lain dengan pendapatan lebih lanjut tinggi. Inisiatif ini melibatkan anggota Kadin Indonesia untuk akses pelatihan, permodalan, dan juga pemasaran.
Terkait optimalisasi remitansi PMI, yang digunakan rata-rata USD10 miliar per tahun, Kadin mempunyai roadmap untuk menjadikan penempatan PMI sebagai bidang ekspor jasa. Hal ini mengupayakan target perkembangan kegiatan ekonomi nasional 8 persen.
