JAKARTA – Keluarga Besar Putra Putr i (KBPP) Polri menyatakan dukungannya terhadap Nanny Hadi Tjahjanto, isteri Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, menjadi Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) periode 2024-2029.
Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty, menyatakan dukungan yang disebutkan setelahnya bertemu serta melakukan berbagai diskusi dengan Nanny Hadi Tjahjanto pada Jakarta, Awal Minggu (14/10/2024).
Evita meyakini Nanny Hadi Tjahjanto mampu memperjuangkan peningkatan kualitas hidup perempuan dan juga pengamanan hak perempuan. Apalagi dukungan itu memungkinkan oleh sebab itu Nanny Hadi Tjahjanto juga adalah keluarga Polri, sebagai anak Brimob.
“Dalam AD/ART maupun Tri Setia KBPP Polri mengamanatkan KBPP Polri akan memberikan dukungan untuk keluarga Polri yang sedang berkontestasi pada pemilihan di area setiap jenjang atau bidang tertentu. Jadi KBPP Polri memperkuat beliau untuk menjadi ketua umum Kowani, kemudian itu amanat AD/ART lalu Tri Setia,” ucap Evita.
Menurut Evita, terhadap isteri mantan Panglima TNI itu, KBPP Polri telah menyampaikan berbagai masukan atau pemikiran yang digunakan mampu kelak diperjuangkan sebagai ketua umum Kowani. Salah satunya adalah bagaimana Kowani dapat mengarus-utamakan inisiatif pemberdayaan dunia usaha perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan pemeliharaan hak perempuan hingga penguatan kelembagaan pada mengurusi isu perempuan.
“Sebagai Ibu Bangsa, Kowani sanggup mengamanatkan kewajiban utama Wanita Indonesia menjadi ‘Ibu Pemberdayaan Kondisi Keuangan Bangsa dijadikan common wadah Kowani yaitu mendekatkan perempuan ke di pembangunan ekonomi, yang mana dimulai dari keluarga. Hal ini sejalan juga dengan harapan pemerintahan baru untuk peningkatan ekonomi 8 persen,”kata Evita.
Evita Nursanty mengakui ada berbagai perkembangan yang tersebut cukup baik belakangan ini terkait isu-isu perempuan serta anak. Tapi harus disadari tantangan juga makin berat. Misalnya, dari sisi kualitas hidup perempuan, kita lihat fakta di dalam lapangan nomor kematian ibu melahirkan masih tinggi dimana tahun 2023, Angka Kematian Ibu di area Indonesia meningkat menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup dari 205 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2022). Lalu lama sekolah masih rendah, terbatasnya keterampilan lalu upah kerja yang tersebut minim, perempuan di area legislatif masih belum mencapai kuota 30%.
Terkait pengamanan hak perempuan ditemukan persoalan hukum kekerasan terhadap perempuan masih tinggi, tindakan pidana perdagangan orang khususnya perempuan untuk dieksploitasi seksual komersial lalu kerja paksa masih tinggi, serta dalam sisi lain pemeliharaan juga pemenuhan hak-hak terhadap pekerja perempuan pada sektor informal termasuk pekerja migran masih lemah.
