Keluh Kesah Pengusaha usai Prabowo Ingin Hemat Anggaran Rp306 Billion

JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo ) menilai pemangkasan anggaran yang digunakan diadakan oleh Kementerian/Lembaga di area pemerintah pusat maupun tempat akan berdampak buruk terhadap pendapatan.
Ketua Sektor Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan, efisiensianggaran otoritas Pusat kemudian Daerah berimbas pada berkurangnya belanja pemerintah untuk para pelaku usaha. Terutama pada sektor industri, jasa, dan juga proyek konstruksi yang diperkirakan paling terdampak akibat efisiensi tersebut.
“Efisiensi pasti mempengaruhi government spending khususnya belanja pemerintah termasuk hotel serta sebagainya. Tinggal kita lihat penghematan yang disebutkan akan dialokasikan kemana,” ucapannya ketika dihubungi MNC Portal, Mulai Pekan (10/1/2025).
Bob Azam berharap penghematan anggaran yang dimaksud diadakan kabinet Prabowo – Gibran ini tidak semata-mata mengempiskan belanja Pemerintah. Karena menurutnya belanja pemerintah mempunyai peran pada menopang pertumbuhan kegiatan ekonomi nasional.
“Salah satu unsur pada peningkatan sektor ekonomi adalah government spending. Tapi kalau toh dilaksanakan penghematan, kita berharap bukanlah pengurangan belanja, tapi relokasi belanja ke tempat yang tersebut sanggup menciptakan multiplier efek terhadap sektor ekonomi kita,” tambahnya.
Dihubungi secara terpisah, Sekretaris PHRI Bali, Perry Markus menambahkan, ceruk pangsa sektor perhotelan sendiri sekitar 40% dari instansi pemerintah area atau pusat. Terutama untuk hotel-hotel yang sekaligus memiliki prasarana MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
Karena menurutnya, acara-acara yang dimaksud menggunakan ballroom biasanya para tamu sekaligus menyewa kamar hotel selama acara berlangsung. Acara yang disebutkan yang dimaksud biasanya berbagai datang dari Pemerintah.
“Kalau hotel itu sekitar 40% dari Pemerintah, teristimewa kalau di tempat tempat atau di area luar Bali lah paling tidak. Kalau Bali sendiri kelihatannya masih mampu terbantu oleh aktivitas wisata,” kata Perry.
Perry menambahkan, ketika ini pengusaha perusahaan pada sektor sektor perhotelan sedang menyusun strategi ulang untuk menyikapi adanya pemotongan anggaran di tempat eksekutif Pusat maupun Daerah. Harapannya, pemangkasan anggaran ini tidaklah sampai menciptakan pendapatan hotel menurunkan hingga berdampak lebih lanjut berjauhan pada PHK.
“Kita ketika ini sedang mencari strategi baru, kita masih berharap untuk menampung kegiatan-kegiatan pernikahan, acara dari perusahaan swasta, kemudian lainnya. Kita berharap efisiensi tiada merembet pada permasalahan ketenagakerjaan,” pungkas Perry.






