JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding sama-sama Menteri Imigrasi lalu Pemasyarakatan Agus Andrianto setuju menguatkan proteksi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Termasuk upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal itu terungkap pada rapat keduanya di dalam Gedung Kementerian Imigrasi lalu Pemasyarakatan. Dalam rapat tersebut, kedua menteri mengkaji penguatan pemeliharaan bagi PMI dan juga langkah pencegahan TPPO.
Menteri Agus Andrianto menegaskan pentingnya peran PMI sebagai aset bangsa yang digunakan signifikan. “PMI adalah pahlawan devisa yang mana menyumbang devisa terbesar kedua pasca migas. Kami setuju menyokong Kementerian PPMI pada memberikan proteksi maksimal, termasuk menjaga dari warga negara menjadi korban TPPO,” ungkap Agus, Rabu (19/11/2024).
Sebagai langkah awal, kedua kementerian setuju untuk segera menyusun nota kesepahaman (MoU) guna menguatkan koordinasi serta implementasi proteksi PMI.
Agus Andrianto menyoroti tantangan besar pada mengawasi jalur gelap yang digunakan kerap dimanfaatkan jaringan TPPO. “Wilayah Indonesia yang mana luas dengan banyak pintu masuk memerlukan pengawasan ekstra. Kami akan bekerja sebanding dengan TNI serta Polri untuk meminimalkan jalur gelap ini,” jelasnya.
Menurut Agus, jalur gelap paling sejumlah ditemukan pada wilayah Kalimantan melalui darat, Kepulauan Riau melalui laut, dan juga beberapa bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, Kualanamu, serta Juanda. “Ini menjadi perhatian penting kami. Perkuatan pengawasan di tempat perbatasan adalah kunci untuk mengatasi permasalahan ini,” tambah Agus.
Menteri Abdul Kadir Karding menyambut baik kerja sebanding ini, teristimewa pada menghadapi eksploitasi terhadap PMI yang dimaksud berangkat secara nonprosedural.
“MoU ini nantinya akan mencakup paspor dengan kode khusus untuk PMI, dan juga integrasi data perlintasan PMI ke di sistem kami, yaitu SISKOP2MI. Langkah ini penting untuk mengempiskan risiko eksploitasi juga meningkatkan pengawasan,” ujarnya.
Kerja sebanding antara Kementerian PPMI juga Kementerian Imigrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi proteksi PMI sekaligus mengupayakan perkembangan dunia usaha nasional. Sebagai pahlawan devisa, kontribusi PMI sangat penting pada mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dengan langkah konkret seperti integrasi data, pengawasan perbatasan, kemudian pencegahan eksploitasi, pemerintah optimis dapat meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus menjaga martabat mereka di area kancah internasional.
