JAKARTA – Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan kenaikan tarif pajak PPN 12% . Langkah Prabowo yang digunakan hanya saja menaikan PPN sebesar 1% untuk pajak barang mewah merupakan kebijakan perpajakan pro rakyat atau mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Marwan Cik Asan mengatakan, langkah yang dimaksud diambil pemerintah di penerapan PPN 12% ini tepat. “Kami menggalang kebijakan perpajakan harus setiap saat mengutamakan kepentingan rakyat secara keseluruhan pengamanan daya beli rakyat dan juga menggalakkan keadilan ekonomi,” kata Marwan pada keterangannya, Rabu (1 /1/2025).
Ia menggerakkan pemerintah menegaskan PPN pro rakyat. Di mana penerapan PPN 12% sebagaimana diamanahkan UU No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) hanya saja berlaku untuk kalangan penduduk menghadapi saja. Marwan mengapresiasi langkah pemerintah yang tersebut menjalankan UU HPP dengan tidaklah menyasar pada keperluan dasar serta pokok masyarakat.
“Sudah tepat akibat pada jalankan secara selektif semata-mata menyasar ke kalangan berhadapan dengan belaka tidak ada pada sembako, kebugaran juga institusi belajar kemudian keinginan dasar penduduk lainnya,” lanjut anggota Komisi XI DPR itu.
Marwan juga mengapresiasi langkah pemerintah yang digunakan menyetujui usulan FPD DPR di melaksanakan UU HPP. Menurutnya, ada empat poin penghapusan usulan FPD DPR yang dimaksud disetujui, yaitu terkait PPN material pokok, PPN pendidikan, PPN layanan kesehatan, dan juga PPN pada objek bidang usaha lainnya, seperti UMKM.
Lebih lanjut, ia memohonkan pemerintah menjamin pembebasan atau dikenakan tarif PPN 0% sebagaimana berjalan selama ini masih tetap memperlihatkan berlaku. “Artinya untuk barang dan juga jasa yang tersebut selain tergolong barang-barang mewah tidaklah ada kenaikan PPN yakni masih sebesar yang tersebut berlaku sekarang yang tersebut telah berlaku dari sejak tahun 2022,” ujarnya.
Marwan mengacungkan jempol terhadap pemerintah yang mana menyiapkan berbagai pemeliharaan juga insentif terhadap warga pada menerapkan kebijakan kenaikan PPN 1% ini. Ia menggalakkan pemerintah melaksanakan komitmen pemberian paket stimulus sebilai Rp38,6 triliun seperti yang dimaksud pernah diberitahukan sebelumnya.
“Sudah tepat dan juga pro rakyat, sebab pemerintah sudah ada menyiapkan proteksi atau insentif untuk kalangan perekonomian bawah, menengah, dan juga UMKM sesuai usulan FPD DPR. Tolong ini dipastikan tepat sasaran,” tandasnya.
