JAKARTA – DPC Himpunan Putra-Putri Angkatan Darat (HIPAKAD) Ibukota Indonesia Barat mendatangi Aslog Kodam Jaya , Rabu (8/1/2025). Ketua DPC HIPAKAD Ibukota Indonesia Barat Bryan Ghautama beserta pengurus menyampaikan surat permohonan mediasi lalu diplomasi surat edaran Aslog Kodam Jaya terkait pengosongan penghuni rumah dinas kompleks perumahan Kodam Kalideres.
Surat DPC HIPAKAD Ibukota Barat bernomor 05/DIPLOMASI/I /2025 diterima staf Aslog Kasdam Jaya Serda C Turiatno.
Bryan mengatakan, Aslog Kodam Jaya Kolonel Czi Burhannudin tiada ada dalam tempat pada waktu beliau berkunjung ke Kodam jaya, Rabu (8/1/2025).
Sebelumnya, perwakilan warga yang berdomisili dalam kompleks perumahan Kodam Kalideres Ibukota Indonesia Barat mendatangi Sekretariat DPC HIPAKAD Ibukota Indonesia Barat.
Sebanyak 114 warga memohon terhadap HIPAKAD untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dimaksud merekan alami terkait surat pengosongan yang dilayangkan Kodam Jaya.
Bryan berharap dengan melayangkan surat mediasi yang digunakan HIPAKAD berikan secara langsung ke Kodam Jaya melalui Aslog Kodam Jaya membuka prospek mediasi antara penghuni (Putra-putri TNI/PNS TNI) kemudian Kodam Jaya sanggup memberikan solusi. Tentunya dengan mempertimbangkan kemanusiaan serta jasa para orang tua penghuni kompleks yang telah terjadi berjasa terhadap bangsa lalu negara.
HIPAKAD berharap Pangdam Jaya dapat bijaksana memberikan solusi yang mana terbaik buat penghuni, tidak ada diskriminasi pada menangani persoalan ini.
“Saran kami, Kodam Jaya bisa jadi bekerja serupa dengan Pemprov DKI Jakarta ataupun pemerintah pusat agar dicarikan solusi yang terbaik,” kata Bryan.
“Warga yang tersebut tinggal pada Kompleks Kodam Kalideres umumnya adalah Warakawuri, putra-putri tentara, memang sebenarnya sebagian orang tua mereka itu sudah pernah meninggal dunia, namun harus dilihat jasanya. Maka itu negara wajib hadir dalam sini, jangan dia digusur tanpa ada kejelasan nasibnya, itu tidak ada manusiawi. Presiden Prabowo harus segera menerjunkan utusannya agar nasib anak pejuang ini bukan sengsara,” ungkapnya.
HIPAKAD memohon terhadap semua pihak seperti pemerintah pusat, Mabes TNI, Mabesad, Kodam jaya, Pemprov Jakarta, lalu penghuni kompleks TNI ada jalan meninggalkan pada menangani tindakan hukum ini. Tidak ada pengusiran semena-mena terhadap keluarga besar TNI dengan cara-cara tak baik di dalam kemudian hari yang digunakan dapat memicu kemarahan terhadap putra-putri TNI terhadap TNI itu sendiri.
