JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) turut terkena efisiensi anggaran imbas adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja pada pelaksanaan APBN serta APBD 2025.
Anggaran BGN yang dimaksud terpotong cuma sebesar Rp200 jt atau 0,2845% dari jumlah keseluruhan pagu senilai Rp7,1 triliun.
“Ya kan ini telah intruksi presiden bahwa terjadi efisiensi untuk anggaran belanja nasional dan juga juga daerah, serta BGN pun termasuk salah satu yang dimaksud terkena efisiensi. Meskipun besarannya kurang lebih lanjut 0,2845%, jadi berkurang 200 juta,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana usai raker bersatu Komisi IX DPR RI, Rabu (12/2/2025) malam.
Dadan menjelaskan, anggaran terpangkas itu untuk pengadaan lahan untuk mendirikan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).
Namun, kata dia, pihaknya akan melakukan skema pinjam pakai untuk menggunakan lahan pada merancang SPPG itu.
“Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN, kemudian beliau menyampaikan kalau bisa saja pinjam pakai, ya pinjam pakai saja. Jadi ada anggaran yang dimaksud bisa saja diefiseinkan terkait dengan pengadaan lahan,” tutur Dadan.
Kendati anggarannya terpangkas, Dadan menjelaskan, dana untuk inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) tak kena efisiensi.
Seban, anggaran BGN yang digunakan terkena efisiensi belaka untuk pengadaan lahan.
“Enggak ada (anggaran MBG kena efisiensi). Kalau seluruh kementerian kan anggaran pegawai enggak ada yang dimaksud kena pangkas, acara MBG juga tiada kena,” terang Dadan.
“Yang kena ya pengadaan dalam pengadaan lahan, yang bisa jadi menggunakan lahan-lahan pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN kemudian lain-lain mampu pinjam pakai,” tandasnya.
