JAKARTA – Beberapa kalangan masih beranggapan bahwa konklusi dari dakwah keagamaan adalah konversi keimanan. Padahal, pada konteks hidup bernegara sebagai bangsa Indonesia yang menganut prinsip Bhineka Tunggal Ika, berdakwah tidaklah bisa jadi dimaknai hanya saja untuk konversi agama semata. Dakwah atau dialog keagamaan juga perlu memperhatikan aspek kerukunan antarumat beragama.
Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ahmad Zubaidi menjelaskan, esensi dakwah adalah mengundang umat manusia pada kebenaran. Kebenaran akan diterima sesuai dengan kemampuan dari masing-masing pendengarnya, yang berasal dari latar belakang berbeda.
“Pada dasarnya, dakwah itu menghadirkan untuk jalan kebenaran. Dakwah terdiri dari dua macam, yang tersebut pertama menghadirkan orang lain untuk menganut agama Islam, kedua untuk mengundang umat muslim yang mana berada di tempat jalan yang digunakan salah untuk kembali ke jalan yang dimaksud benar. Apabila bicara di bingkai negara Indonesia, dakwah harus dijalankan secara beretika, mengingat warga Indonesia sudah ada meyakini agamanya masing-masing,” kata Kiai Zubaidi pada DKI Jakarta pada Selasa (8/10/2024).
Menurutnya, para dai yang tersebut menyampaikan dakwahnya juga perlu memperhatikan audiens atau orang yang tersebut hadir di tempat tempat tersebut. Kiai Zubaidi berpendapat agar pada dai sebaiknya tidaklah mendakwahkan agamanya terhadap orang-orang yang telah memeluk agama lain, khususnya di konteks diskusi keagamaan yang mana terbuka.
Kiai Zubaidi selaku dai senior juga menekankan pentingnya makna dakwah melalui contoh atau perbuatan yang mana baik (dakwah bil hal). Adalah hal yang digunakan wajar apabila ada orang yang tersebut ingin memeluk Islam sebab mengawasi perilaku umat muslim yang santun, penuh kasih sayang, disiplin, lemah lembut, toleran, serta menjunjung tinggi rasa solidaritas.
“Yang tidaklah boleh adalah mendakwahkan agama terhadap orang yang sudah ada beragama secara terbuka, apalagi secara paksa. Hal ini oleh sebab itu konsensus bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dimaksud majemuk. Bagi masing-masing diri orang muslim sebenarnya sudah ada punya kewajiban berdakwah, yaitu dengan mempraktikkan Islam dengan sebenar-benarnya, yang tersebut rahmatan lil alamin,” katanya.
Kiai Zubaidi juga menyoroti adanya diskusi keagamaan namun dengan jadwal intoleransi, radikalisme, bahkan terorisme yang dimaksud terselubung. Menurutnya, hal ini justru mencederai konsensus kebangsaan kemudian bahkan mengkhianati hak kebebasan beragama juga berserikat yang dijamin oleh negara Indonesia.
“Kita menyepakati NKRI kemudian Pancasila itu demi kemaslahatan sama-sama dan juga demi kedamaian Indonesia, sekarang ini lalu yang tersebut akan datang. Kita tiada ber-khilafah atau ber-daulah islamiyah, tidak berarti kita tidak ada mengamalkan ajaran Islam, dikarenakan secara formal, substansial juga esensial, ajaran Islam itu dapat diamalkan dalam negara Indonesia, bahkan padahal negara kita bukanlah negara Islam,” katanya.
Oleh sebab itu, menurut Kiai Zubaidi, seharusnya dakwah yang mengandung ajakan intoleransi, radikalisme atau bahkan terorisme sudah ada tiada laku lagi. Namun masih saja, prospek ancaman dari ideologi transnasional harus diwaspadai, sebab masih ada kalangan publik yang mudah terprovokasi ajakan-ajakan seperti itu.
Menurutnya, kelompok warga yang mana seperti ini seringkali punya semangat keagamaan yang tinggi, namun tidaklah disertai dengan pengetahuan agama yang komprehensif. Karena itu, warga perlu berhati-hati pada mengundang dai atau penceramah, harus tahu persis apa yang mana kerap disampaikan pada ceramahnya.
“Insyaallah, dai-dai yang dimaksud telah lama memperoleh sertifikat standardisasi Dai MUI, pada berdakwah telah inklusif dan juga berwawasan kebangsaan. Hal ini adalah salah satu upaya dari MUI untuk menjaga dari beredarnya dai-dai yang mana mengedepankan kebencian, intoleransi provokasi atau bahkan pemecahbelahan umat,” kata Kiai Zubaidi.
Menyoal dakwah keagamaan pada konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kiai Zubaidi memahami bahwa hidup beragama tentu tak dapat dilepaskan dari urgensi menjaga keutuhan persatuan bangsa. Indonesia berhasil tersusun dari kemajemukan yang tersebut luar biasa, sehingga perlu bingkai kebangsaan di menjalani keyakinan yang mana dianut masing-masing warga negara.
“Saya berharap para dai memiliki paham yang dimaksud komprehensif terhadap Islam. Islam tak boleh dipahami sepotong-sepotong sesuai dengan kepentingannya saja. Maka jikalau Islam dipahami secara komprehensif, Bhineka Tunggal Ika serta NKRI telah tidaklah perlu dipersoalkan lagi. Islam dapat hidup dimana belaka dengan tetap.menjaga perdamaian warganya,” kata KH Zubaidi.
