JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku mendengar berbagai laporan yang mengumumkan jikalau sejumlah institusi negara yang mana menunjukkan keberpihakannya jelang pemungutan kata-kata Pemilihan Kepala Daerah 2024 pada 27 November.
Megawati menyebut, aparat dari institusi negara yang disebutkan melakukan pemaksaan terhadap rakyat agar memilih paslon tertentu dengan memberikan bantuan sosial.
“Saya mendengar begitu banyak laporan terhadap institusi negara yang dimaksud tidaklah netral,” kata Megawati pada tayangan video yang dimaksud diputar ketika jumpa pers pada Kantor DPP PDIP, Menteng, DKI Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).
Presiden ke-5 RI itu menilai, hal yang dimaksud adalah bentuk kebijakan pemerintah uang atau money politics yang dimaksud dijalankan dengan menggunakan institusi negara. Megawati berharap penduduk Indonesia tak termakan iming-iming bansos yang dimaksud lalu mengimbau rakyat tetap memperlihatkan teguh melawan preferensi urusan politik dia dalam pemilihan kepala daerah 2024.
Megawati sempat menyinggung publik di area Ghana yang menolak bantuan sosial demi mempertahankan pilihan kebijakan pemerintah mereka. “Pilihlah calon kepala wilayah juga delegasi kepala tempat dengan bijak. Pilih yang dimaksud terbaik, pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan,” ujarnya.
