JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menetapkan kenaikan harga jual jual eceran (HJE) rokok pada tahun 2025.Ketentuan itu tertuang di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024 yang digunakan diteken Sri Mulyani pada 4 Desember 2024. Dalam PMK itu pemerintah memutuskan tiada meningkatkan tarif cukai hasil tembakau (CHT). Namun, pemerintah meningkatkan nilai tukar jual eceran (HJE) hampir seluruh item tembakau yang tersebut mulai berlaku 1 Januari 2025.
Menyikapi PMK 97/2024, Kepala Pusat Industri Perdagangan & Penanaman Modal Institute for Development of Economics and Finance(Indef), Andry Satrio Nugroho, berpandangan ada yang digunakan mengganjal dengan naiknya tarif HJE. Menaikkan HJE menurut pemerintah salah satu upaya yang digunakan didorong untuk memenuhi pilar pengendalian.
“Dengan menggunakan alasan pengendalian untuk meninggikan HJE, namun mengganggu pilar yang tersebut lain, yakni pilar pengendalian rokok ilegal. Dengan meningkatkan HJE, nilai rokok akan tetap saja naik,” kata Andry Satrio di keterangannya, diambil Hari Minggu (15/12/2024).
Menurutnya, dengan adanya perbedaan yang tersebut cukup sangat jauh antara tarif rokok legal dengan rokok ilegal, maka semakin mengupayakan rakyat untuk mengkonsumsi rokok bodong. Perlu dicatat, sistem ekologi rokok ilegal sudah ada sangat massif.
Andry mengatakan, rokok ilegal menyebabkan kebocoran penerimaan negara tak hanya sekali sebab tak kena cukai, tetapi juga lepas dari pajak pertambahan nilai (PPN). Kondisi itu berdampak negatif bagi penerimaan negara, mengingat cukai rokok berkontribusi besar, berrsama dengan penerimaan PPN dan juga pajak penghasilan (PPh).
Dia pesimistis target penerimaan CHT tahun 2025 sebesar Rp230,09 triliun sebagaimana tertuang di Perpres No. 201/2024 tentang Rincian APBN 2025, akan sulit tercapai. sebab itu kenaikan HJE menghasilkan publik pindah dari rokok legal ke rokok ilegal.
“Pasti negara akan kehilangan penerimaan tak hanya saja dari cukai, tetapi dari PPN. Jadi, pemerintah harus segera melakukan upaya yangextra ordinary.Jika tidak, tentunya ke depan kebocoran terkait dengan penerimaan negara itu juga pasti tidak ada akan teratasi,” katanya.
Dikatakan Andry, bidang hasil tembakau mempunyai daya besar terhadap perekonomian di tempat beberapa daerah. Ketergantungan pada sektor ini juga yang dimaksud memproduksi perekonomian area yang digunakan dimaksud dapat terganggu jikalau lapangan usaha rokok mendapat tekanan, salah satunya lantaran penurunan permintaan akibat peredaran rokok ilegal.
“Selain perekonomian pemerintah area mampu turun akibat rokok ilegal, dampak lainnya adalah prospek bertambahnya pengangguran,” terangnya.
Di lain sisi, Andry Satrio mengapresiasi Kementerian Keuangan tidaklah meninggikan CHT tahun depan. Sebab, dengan meningkatkan CHT berimplikasi tidaklah tercapainya penerimaan yang digunakan ditargetkan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
“Karena itu, diperlukan kebijakan fiskal terdiri dari relaksasi untuk pemulihan IHT sebagai moratorium CHT juga HJE. Mengingat sudah ada cukup porsi antara 72% – 83% dari hasil penjualannya merupakan pungutan resmi pemerintah,” jelas Andry.
