Menteri KKP Minta Pagar Laut Tak Dicabut, Pertemuan Kebangsaan: TNI AL menghadapi Perintah Presiden
TANGERANG – Ketua Diskusi Kebangsaan Provinsi Banten, Laksamana Pertama TNI (Purn) Sony Santoso menanggapi pernyataan Menteri Kelautan lalu Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pencabutan pagar laut oleh TNI AL . Menteri KKP berpandangan bahwa semestinya pagar laut itu tiada buru-buru dicabut.
Menurutnya, pernyataan Menteri KKP Wahyu Trenggono tiada berdasar juga mencederai semangat pengabdian TNI AL yang selama ini bertugas melindungi kedaulatan laut lalu warga nelayan.
“Tindakan TNI AL bersatu publik nelayan diadakan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto dan juga sesuai dengan tugas pokok kemudian fungsi (tupoksi) TNI AL,” kata Sony Santooso untuk wartawan, Akhir Pekan (19/1/2025).
Ia menjelaskan, sebagai institusi penjaga kedaulatan laut, TNI AL bertugas melindungi kepentingan bangsa, termasuk hak-hak penduduk nelayan. “Mereka (TNI AL) hanya sekali menjalankan tugas negara, tidak bertindak sembarangan,” ujar Sony.
Tupoksi TNI AL meliputi melaksanakan pertahanan negara di dalam laut, menyelenggarakan operasi militer untuk menghadapi ancaman, dan juga melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan seperti pencarian lalu penyelamatan (SAR). Selain itu, TNI AL juga berperan terlibat pada patroli keamanan laut guna mengurangi berbagai bentuk kejahatan, seperti perompakan, penyelundupan, juga terorisme.
“Pembongkaran pagar laut di area Tangerang adalah bentuk nyata dari pengabdian TNI AL pada melindungi hak-hak masyarakat. Apa yang dilaksanakan TNI AL sepenuhnya sejalan dengan perintah Presiden juga menjadi wujud pengamalan tugas dia untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia,” kata purnawirawan bintang satu TNI AL ini.
Sony mengkritisi keras Menteri Trenggono yang tersebut dianggap tak memahami tugas juga fungsi TNI AL dan juga menyebabkan pernyataan yang dimaksud mengakibatkan kontroversi. “Seorang pejabat negara harus bersikap bijaksana juga memahami sikap dan juga tanggung jawab masing-masing institusi. Pernyataan seperti ini hanya sekali akan memicu polemik kemudian melemah sinergi antarlembaga negara, katanya.
Ia mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan dan juga Perikanan yang mana dinilai rutin mengeluarkan pernyataan kontroversial lalu menimbulkan gaduh.
