JAKARTA – Pembatasan subsidi BBM untuk ojek online dinilai akan berdampak pada nilai tukar keperluan barang meskipun akan segera ada bantuan sosial dari pemerintah.
Pengamat Kondisi Keuangan kemudian Daya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi menyatakan kebijakan yang dimaksud identik hanya pemerintah mencabut subsidi BBM untuk ojol kemudian akhirnya akan memicu inflasi.
“Larangan bagi ojol pakai BBM subsidi kebijakan blunder, identik hanya pemerintah mencabut subsidi BBM. Dampaknya, biaya operasional Ojol membengkak sehingga meninggal tarif Ojol bagi konsumen, yang memicu inflasi,” kata Fahmy pada waktu dihubungi, hari terakhir pekan (29/11/2024).
“Tidak diragukan, kebijakan yang dimaksud semakin memperburuk daya beli kelas menengah ke bawah,” imbuhnya.
Ekonom ini juga menyinggung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu hidup warga Indonesia yang akan dieksekusi penuh pada tahun 2025. Hal ini menjadikan pernyataan Prabowo adalah kontradiktif masalah kebijakan larangan bagi ojol.
“Komitmen Prabowo untuk pro rakyat diragukan, hanya saja omon-omon saja, dengan kebijakan larangan Ojol pakai BBM Subsidi,” tegas Fahmy.
Namun, Fahmy menilai wacana pembatasan BBM subsidi bagi ojol ini tiada otomatis mempengaruhi target pertumbuhan pemerintah menuju 8 persen.
Fahmy menekankan, pertumbuhan dunia usaha akan dipengaruhi variabel lain, seperti investasi. Namun, jikalau sektor ekonomi RI dibayangi oleh dampak konsumsi, kebijakan BBM ini akan menghambat ekonomi.
“Namun, kalau pertumbuhan dunia usaha mengandalkan lebih tinggi konsumsi, kebijakan BBM itu menghambat capaian pertumbuhan ekonomi,” ungkap Fahmy.
